Pelarangan Hizbut Tahrir di Berbagai Negara

Hakim Tri Cahya Indra menyebut, keberadaan HTI telah bertentangan dengan perundangan yang berlaku, yakni Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas.

"HTI terbukti bahwa paham diperjuangkan penggugat bertentangan dengan Pancasila," lanjut hakim membacakan pertimbangan.

Selain itu,  HTI salah dengan mendaftarkan keanggotaan berbadan hukumnya sebagai organisasi massa dan bukan partai politik. Padahal, merujuk pada sejarahnya, Hizbut Tahrir adalah badan partai politik dunia dalam naungan Global Political Party.

"Menimbang bahwa majelis hakim yakin bahwa HTI adalah parpol, tidak berupa kelompok dakwah semata, tetapi menyusun undang-undang dasar, dan bagi Hizbut Tahrir penyusunan tersebut adalah gambaran bila saat nanti Khilafah Islamiyah sedunia ditegakkan," tutur hakim.

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menyambut baik putusan PTUN Jakarta terkait gugatan HTI. Yasonna berharap tidak ada kegaduhan pascaputusan tersebut.

"Kami berharap juga seluruh anggota masyarakat menyikapi secara arif dan jangan buat kegaduhan," kata Yasonna kepada Liputan6.com, 7 Mei 2018.

Dia pun mempersilakan pihak penggugat untuk melakukan upaya hukum lanjutan terkait putusan itu. 

"Ini negara hukum, negara demokrasi. Tidak puas, banding. Jangan ada sikap kontraproduktif, paling tidak ramai-ramai kita percayakan pengadilan, itu saja," ujar Yasonna.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: