Mendagri: Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Daerah Harus Izin Dulu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jika seseorang ingin mengadakan suatu acara yang menggunakan fasilitas umum harus seizin aparat kepolisian. Hal itu jika kelompok #2019GantiPresiden ingin melakukan deklarasi di suatu daerah.

"Ya harus buat izin dulu dong. Kan setiap kegiatan harus buat izin pada kepolisian satu, dua orang boleh beda pendapat tapi jangan memaksa kan pendapatnya pada orang lain," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (7/5).

Namun, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan kabar terkait akan adanya deklarasi di suatu daerah soal #2019GantiPresiden. Dan pemerintah juga tak melarang terkait gerakan tersebut.

"Enggak ada itu (#2019GantiPresiden di luar), wong pilpres aja belum kok. Belum ada pilpres kok. Enggak ada, enggak ada larangan," ujarnya.

Dirinya pun memperbolehkan atau tak melarang jika ada masyarakat yang menggunakan kaos #2019GantiPresiden atau membuat kaos tersebut. Namun, orang tersebut tak diperbolehkan untuk memaksa orang lain agar memakai dan satu pikiran dengannya.

"Jangan maksa orang lain untuk ikut pemikiran anda kan enggak boleh. Ini negara yang demokrasi, negara yang bebas menyampaikan pendapat, tapi jangan memaksakan pendapat pada orang lain yang mungkin berbeda pendapat," ucapnya.

Hal itu juga ia katakan mengaca pada kejadian yang telah terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu saat di Car Free Day (CFD).

"Kayak kemarin kan saya kira yang ada di Jakarta etikanya di mana. Hargai dong beda pendapat masyarakat, hargai dong pilihan masyarakat. Jangan main paksa jangan main hal-hal yang di luar etika," tandasnya.