Begini Tahapan Pemerintah Atasi Kericuhan di Mako Brimob

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membeberkan proses pemerintah menangani kericuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Ia menguraikannya agar tak muncul kebingungan di tengah masyarakat.

"Kenapa kelihatan perlu waktu dan tertutup dari awal karena ini persoalan teknikal," ungkap Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (11/5/2018).

Moeldoko menjelaskan, hal pertama yang dilakukan adalah melaporkan insiden itu ke Presiden Jokowi. Lalu, Jokowi memberikan petunjuk untuk membentuk kesatuan komando atau posko yang diketuai oleh Menkopolhukam, Wiranto.

"Secara prosedur dan proses penanganan sudah berjalan sangat baik. Kebetulan saya bersama Presiden pada saat itu di Pekanbaru," sebut dia.

Jokowi, menurut Moeldoko, juga meminta penanganan dilakukan dengan tegas, tanpa ragu-ragu. Selain itu, Jokowi meminta agar sebisa mungkin penanganan tidak menimbulkan korban. Ketiga, ada batasan waktu penyelesaiannya.

"Berikutnya biasa itu ada dalam militer kepolisian ada prosedur pengambilan keputusan. Setelah Presiden memberikan petunjuk seperti itu, di situlah berjalan prosedur pengambilan keputusan," ucapnya.

Selanjutnya, mantan Panglima TNI itu menuturkan, terdapat beberapa alternatif untuk dilakukan. Tindakan pertama adalah menyerbu langsung. Kedua, memberikan tekanan terlebih dahulu yang kemudian disusul tindakan taktis.

Menurut Moeldoko, karena kala itu masih ada satu anggota Polri yang menjadi sandera, dipilih opsi kedua. Hingga akhirnya dari tindakan ini berhasil menyisakan 10 orang narapidana teroris yang belum menyerah.

"Intention, bagaimana memberikan tekanan, bukan negosiasi ya, tekanan-tekanan. Di antaranya listrik dimatikan, air dimatikan, dan makanan tidak diberikan," tutur Moeldoko.