KPK Periksa Kader Golkar terkait Kasus Suap Bakamla

Fayakhun Andriadi dan Suprapto Jalani Pemeriksaan Lanjutan di KPK — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta (13/4). Fayakhun menjalani pemeriksaan terkait kasus suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi kasus dugaan suap pengadaan satelit monitor di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Salah satu di antaranya adalah kader Partai Golkar Bukhori.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi unuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi) terkait kasus dugaan suap di Bakamla," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/5/2018).

Selain Bukhori, KPK memeriksa dua orang lainnya, yaitu Muhammad Adami Okta selaku karyawan swasta PT Mersial Eka dan Wisnu Utomo selaku PNS di Badan Perencanaan Nasional. Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menjerat Fayakhun.

KPK juga telah memanggil kader Golkar lainnya, yaitu Yorrys Raweyai, Senin, 14 Mei 2018. Yorrys diminta keterangan mengenai aliran dana suap Bakamla.

Fayakhun Andriadi merupakan tersangka keenam dalam suap Bakamla. Dalam kasus ini, dia diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN Perubahan 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus penyuap pejabat di Bakamla.

2 dari 2 halaman

Terima Fee

Usai Diperiksa, Anggota DPR Fayakhun Andriadi Kenakan Rompi Oranye — Tersangka anggota DPR Fayakhun Andriadi mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/3). Fayakhun Andriadi diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan dan pengesahan RKA-K/L Bakamla. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Fayakhun diduga menerima fee sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla RI sebesar Rp 1,2 triliun atau nilai fee sebesar Rp 12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima USD 300 ribu.

Sebelumnya,KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu tiga orang dari pihak swasta: Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Okta, dan Hardy Stefanus.

Sementara, dua tersangka lainnya merupakan pejabat Bakamla, yaitu Eko Susilo Hadi (Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama) dan Nofel Hasan (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi).

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Bakamla
Organisasi
Bakamla adalah singkatan dari Badan Keamanan Laut.
Lihat Selengkapnya
Bakamla
Suap Bakamla