Kepala BNPT: Dari Mana Gagalnya Program Deradikalisasi?

BNPT Pertemukan Ratusan Mantan Napi Teroris dengan Korban — Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memberi sambutan dalam silaturahmi mantan napi dengan korban terorisme di Jakarta, Rabu (28/2). Acara bertema 'Silaturahmi Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Satukan NKRI)'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius menepis anggapan program deradikalisasi gagal. Suhardi menjelaskan, kelompok Jamaah Anshorut Daulah (JAD) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh teror pada akhir-akhir ini, memang belum tersentuh program deradikalisasi BNPT.

Program deradikalidasi BNPT tengah menjadi sorotan pascarentetan bom bunuh diri dan aksi teror di sejumlah lokasi di Indonesia, mulai dari Mako Brimob, tiga gereja di Surabaya, Sidoarjo, sampai Mapolda Riau.

Program deradikalisasi, kata Suhardi, ditujukan kepada napi terorisme atau orang yang pernah pergi ke negara konflik untuk menjadi teroris.

"Jadi jangan dipikir JAD-JAT itu, oh ini deradikalisasi gagal. Dari mana gagalnya, mereka (JAD-JAT) bukan narapidana teroris. Jadi jangan sampai salah penafsiran ya. Itu yang perlu saya klarifikasi sedikit," kata Suhardi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (17/5).

Sementara itu, program deradikalisasi baru bisa dilakukan kepada para tersangka teror yang sudah ada divonis oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap serta disebar ke seluruh lapas. Saat ini, sudah ada 600 lebih mantan narapidana terorisme yang telah bebas

"Saat ini sudah 600 lebih mantan napiter (narapidana terorisme) yang sudah di luar, di masyarakat. Nah di situ sudah ada 128 napiter yang sudah ikut bersama kami BNPT sebagai narasumber ikut aktif dalam program-program deradikalisasi," tegasnya.

"Dari 600 lebih itu, ada 3 yang mengulangi perbuatannya, yakni bom Thamrin, bom Cicendo, dan bom Samarinda," sambung Suhardi.

2 dari 2 halaman

Kepala Daerah Harus Aktif

Untuk itu, Suhardi meminta kepala-kepala daerah untuk aktif memonitor 600 lebih mantan napiter yang saat ini sudah bebas. Sebab, lanjut dia, BNPT tidak bisa memonitor sendiri.

BNPT perlu bekerjasama dengan lembaga terkait untuk mengawasi eks napiter agar tidak kembali melakukan gerakan dan menyebarkan paham radikal ke masyarakat.

"Ya itu kita minta perannya. Tapi kita juga monitor, tapi kan tidak bisa semuanya. Sekarang sudah berapa ratus yang pulang dan sebagainya. Ini yang perlu kita monitor, memang ada bibit-bibit yang perlu kita waspada," tandasnya.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam kesempatan ini Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memberikan kuliah umum tentang bahaya bergabung dengan kelompok yang menganut paham radikalisme dan terorisme