Aktivis 98 Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Saat Aksi Reformasi

Liputan6.com, Jakarta Aktivis 1998 Hengky Irawan menilai pemerintah tak serius dalam menuntaskan beberapa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat aksi reformasi. Padahal, menurut dia, Undang-Undang Pengadilan HAM telah mempermudah pemerintah untuk memproses hukum para pelaku.

"Kami ingin tau kendalanya di mana? Karena kalau itu, khusus Semanggi 1 belum pernah ada peradilannya. Semanggi 2 pernah ada hanya kepolisian melalui peradilan umum," ujar Hengky di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).

Hengky meminta, Komnas HAM segera mengambil langkah agar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era reformasi mendapat kejelasan. Hal ini, kata dia, juga untuk menentukan proses hukum selanjutnya.

"Supaya ada harapan bagi keluarga korban," imbuhnya.

Menurut dia, salah satu penyebab kasus pelanggaran HAM aksi reformasi ini sulit terungkap, yakni beberapa tokoh yang diduga terlibat menjadi bagian dari pemerintah. Dia mengatakan, posisi Wiranto sebagai Menteri Koordinator Poltik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) seperti menyulitkan penanganan perkara ini.

Hengky mengaku sudah mengadukan soal dugaan pelanggaran HAM ini ke Teten Masduki yang saat itu masih menjabat sebagai mantan Ketua Kepala Staf Kepresidenan.

"Kami ingin ada keterlibatan bagian pemerintahan Jokowi dan keterbukaan kami dalam kasus pelanggaran HAM itu. Termasuk Kejaksaan Agung," tutur Hengky.