Liputan6.com, Ciamis: Sungguh memperihatinkan. Ribuan siswa dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sampai Kamis (15/9) belum menerima rapor. Para siswa cuma mendapat secarik kertas sebagai pengganti rapor. Penyebabnya adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis terlambat mencetak rapor yang telah diserahkan tugasnya dari Provinsi Jabar.
Kejadian itu sudah berlangsung selama dua tahun. Belum diterima rapor juga dialami pelajar di SD Negeri Cikoneng 2 Ciamis. Begitu pula di SMK Ciamis. Pihak sekolah dan para siswa pasrah dengan kondisi itu, meski sangat merugikan guru dan siswa. "Saya mah terima saja, meskipun ini membuat kami harus kerja dua kali. Dulu pembuatan rapor oleh propinsi, tapi katanya sekarang diserahkan pada Pemda Ciamis," ucap Nina, guru SDN Cikoneng.
Kondisi ini dibenarkan Dinas Pendidikan. Keterlambatan mencetak terjadi disebabkan pembuatan rapor diserahkan pada kabupaten dan kota, namun tak disertai dengan anggarannya.
Meski terlambat sangat lama, DPRD setempat menyetujui pembuatan rapor dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Tapi anggaran hanya untuk siswa kelas dua dan tiga dari tingkat SD-SMA. Sementara untuk kelas satu belum dianggarkan dan belum jelas kapan akan dilakukan.(AIS)
Kejadian itu sudah berlangsung selama dua tahun. Belum diterima rapor juga dialami pelajar di SD Negeri Cikoneng 2 Ciamis. Begitu pula di SMK Ciamis. Pihak sekolah dan para siswa pasrah dengan kondisi itu, meski sangat merugikan guru dan siswa. "Saya mah terima saja, meskipun ini membuat kami harus kerja dua kali. Dulu pembuatan rapor oleh propinsi, tapi katanya sekarang diserahkan pada Pemda Ciamis," ucap Nina, guru SDN Cikoneng.
Kondisi ini dibenarkan Dinas Pendidikan. Keterlambatan mencetak terjadi disebabkan pembuatan rapor diserahkan pada kabupaten dan kota, namun tak disertai dengan anggarannya.
Meski terlambat sangat lama, DPRD setempat menyetujui pembuatan rapor dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Tapi anggaran hanya untuk siswa kelas dua dan tiga dari tingkat SD-SMA. Sementara untuk kelas satu belum dianggarkan dan belum jelas kapan akan dilakukan.(AIS)