Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menaikkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2018. Bahkan kenaikan ini mencapai 68,9 persen dibanding tahun 2017. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun.
Terkait kenaikan anggaran ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai berkaitan dengan tahun politik. Menurutnya, ada maksud tertentu pemerintah menaikkan anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut.
"Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah. Ya saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).
Advertisement
Ia juga mempertanyakan apa dasarnya Presiden Joko Widodo meneken peraturan terkait kenaikan anggaran tersebut. Ia mengatakan harus ada pertimbangan-pertimbangan mendasar sebelum Presiden menetapkan kebijakan itu.
"Saya juga enggak tahu Perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa, tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa," kata politikus Partai Gerindra ini.
Dia pun meminta pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Mereka telah cukup lama mengabdi dan harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Termasuk juga segera memberikan kejelasan atas status mereka.
"Honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Kalau itu bisa diselesaikan persoalan mereka, mereka sudah banyak yang mengabdi. Harusnya (pemerintah) bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri," jelas Fadli.
Dia juga menyarankan agar tenaga honorer juga diberikan THR karena mereka sudah mengabdi cukup lama.
"Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR. Kira-kira begitulah. Karena mereka sudah mengabdi. Kan datanya juga sudah ada," pungkas Fadli.Â
Reporter: Hari Ariyanti
Â
Saksikan video pilihan di bawah ini: