Anggota DPR Ini Minta Komnas HAM Pikirkan Korban Aksi Teror

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Pansus DPR RUU anti terorisme Dave Laksono tak sepakat dengan kritik yang tak memperbolehkan terdakwa terorisme dihukum mati. Menurutnya, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) harus memperhatikan nasib dari para korban aksi teror.

"Kalau namanya Komnas HAM kan tentu berpikir HAM secara universal, tapi kita dan saya pribadi berpikir bagaimana melihat korban yang meninggal, korban yang terluka atau yang hidupnya hancur karena teroris, kita juga berpikir untuk supaya ada efek jera," kata Dave di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Maka dari itu, politikus Golkar ini menilai, teroris perlu diberi hukuman setimpal. Terorisme juga merupakan perusak pikiran orang yang memakan banyak korban.

"Kalau mereka ini kelompok teroris sampai dengan menghasut orang, merusak pikiran orang, sampai mereka itu meninggalkan orang tua dan kehidupannya untuk menghancurkan kehidupan orang lain, kan harus ada hukuman setimpal," ujarnya.

Lanjutnya, Dave tak setuju dengan anggapan hukuman mati dapat membuat mempersulit aparat untuk membongkar jaringan terorisme. Hukuman mati yang dimaksud juga bukan asal langsung tembak mati di tempat.

"Ya nggak (sulit) juga, kan bukan berarti ditangkap langsung didor. Penyelidikan juga perlu, dari kasus yang terakhir kan sudah 74 teroris ditangkap hanya 14 yang tewas, itu pun karena mereka melakukan perlawanan," tandas putra senior politisi Golkar Agung Laksono ini.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyayangkan tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus terorisme Aman Abdurahman. Dia menilai tuntutan itu sama sekali tak menyelesaikan masalah bahkan bisa merepotkan penegakan hukum sendiri.

"Hukuman mati itu enggak bisa membongkar jaringan. Kalau dia (Abdurahman) dihukum mati, ya dibawalah jaringannya ke alam kuburnya. Padahal melawan terorisme salah satu tulang punggungnya adalah membongkar jaringan terorisme. Kalau jaringannya dibawa mati, memang bisa membongkar?" katanya saat acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).