DPR: Penyidik Bisa Dipidana Jika Langgar HAM Saat Tangkap Terduga Teroris

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang (UU) Terorisme yang baru disahkan mengatur ancaman pidana bagi penyidik melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat melakukan penangkapan dan penahanan terduga teroris. Aturan itu dimuat dalam pasal 25 ayat (7).

Pasal tersebut berbunyi: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Serta pasal 25 ayat (8) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Pansus RUU Terorisme Dossy Iskandar mengatakan pasal tersebut dibuat agar penyidik tidak sewenang-wenang dalam melakukan penegakkan hukum kepada terduga teroris.

"Jadi pasal itu dimaksudkan sebagai hukum progresif dimana penyidik dalam proses penegakan hukum tidak bisa sewenang-wenang," kata Dossy saat dikonfirmasi, Jumat, 25 Mei 2018.

Selain itu, Dossy menyebut aturan itu bertujuan memberikan jaminan agar proses penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi tersangka teroris.

"Ini juga sebagai jaminan bahwa penegak hukum harus bisa mamastikan hak hak dari para tersangka," ujar dia.