Pro Kontra UU Terorisme, Bisa Jadi Subversif?

Kekhawatiran ini bermuara dari kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang memasukkan motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme.

Sebelumnya, masalah definisi ini sempat membuat pembahasan UU Terorisme terkatung-katung di DPR hingga dua tahun. Namun, akhirnya DPR dan pemerintah berkompromi karena situasi mendesak untuk segera menerbitkan UU terorisme yang baru.

Tapi hasil kompromi ini dikritik oleh Direktur Imparsial Al Araf. Dia mengatakan, motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme menjadi multitafsir, sehingga membuat UU Terorisme rawan digunakan untuk menyasar kelompok nonteroris.

"Itu bisa membuka ruang tafsir yang luas. Dengan motif ideologi dan politik, kerawanan potensi ke kelompok-kelompok yang bukan teroris bisa terjadi," kata Al Araf di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Sementara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai, motif politik ini berpotensi membuat UU Terorisme menjadi UU subversif. Karena itu, dia meminta agar pengaturannya dicermati.

"Motif politik itu kita mengingatkan masa lalu yang kita sebut UU subversif. Orang tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba diadili, tiba-tiba ditahan tanpa sesuatu yang jelas. Makanya kita concern terhadap motif politik ini, bagaimana pengaturannya," kata Choirul

Dia juga menyorot minusnya aturan soal penangkapan terduga teroris. Choirul meminta Polri tidak menutup-nutupinya, sebab terduga terorisme rawan mengalami penyiksaan dalam penahanan.

"Penangkapan itu tidak pernah di-declare tempat orang ditangkap di mana. Itu dalam pengalaman Komnas HAM di situlah titik paling rawan penyiksaan terjadi," kata Choirul.

"Dalam konteks diskursus hak asasi manusia soal penyiksaan, tempat itu menjadi indikator utama agar penyiksaaan tidak terjadi dan dicegah. Di UU ini enggak ada makanya ini sangat potensial terjadi pelanggaran HAM," lanjutnya.

Komnas HAM juga mengkritisi waktu penyadapan yang cukup lama, yaitu satu tahun. Hal ini dinilai berpotensi melanggar HAM karena menerobos privasi seseorang.

"Penyadapan ini potensial karena waktunya sangat panjang, walaupun itu dikatakan harus dipertanggungjawabkan oleh instansi terkait, atau sifatnya rahasia, tapi kan kalau orang nyadap dengan sifat kaya gitu, dia bisa nerobos hak privasi orang. Itu berpotensi melanggar HAM," kata Choirul

Menurut Choirul, kerja-kerja penyadapan dalam konteks seperti ini lebih tepat dianggap kerja intelijen ketimbang ranah penyidikan.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, seperti yang tercantum dalam Pasal 43 (i).

Sekretaris Fraksi PKS Sukamta menyayangkan teknis pengaturan keterlibatan TNI, yang pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP.

"Pengaturan ini penting untuk memastikan keterlibatan TNI terukur dan terarah, dengan target yang jelas. Berapa personel, persenjataan, dari kesatuan apa, mobilisasi, komando dan anggarannya harus jelas, tidak dadakan dan agar tidak serampangan," papar anggota Komisi I DPR ini.

Karena itu, dia mendesak agar Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur soal ini.

Perlunya pemerintah segera menerbitkan PP atau Peraturan Presiden (Perpres) juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis. Dia mengatakan, keberadaan PP atau Perpres penting untuk mendukung UU Terorisme.

Namun, Ketua SETARA Institute Hendradi mencemaskan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, berpotensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dengan TNI.

Berdasarkan pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, TNI bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Padahal, kata Hendardi, dalam UU Terorisme yang baru disahkan agen utama pemberantasan terorisme adalah BNPT yang beroperasi dalam peradilan pidana, Polri sebagai agen penegak hukum, dan TNI berfungsi perbantuan.

"Jelas perluasan kewenangan sebagimana dikatakan Panglima itu terjadi dan dituangkan dalam Perpres, maka produk legislasi yang baru saja disahkan bukannya menjadi landasan kerja agar lebih efektif, tetapi bisa jadi justru mengundang tarik menarik kewenangan antar institusi keamanan," jelas Hendradi, Sabtu, 26 Mei 2018.

Dia meminta masyarakat luas untuk mengawasi penyusunan Perpres tersebut. Sebab, menurut Hendradi, ada potensi UU Terorisme yang telah disahkan terlampaui oleh Perpres.

Reporter: Ahda Bayhaqi, Renald Ghiffari

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: