DPR Minta Presiden Jokowi Jelaskan Soal Gaji BPIP Sebesar Rp 112 Juta

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto yakin Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan Pejabat dan Pengawai Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kata dia, Perpres itu tetap harus diklarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat lebih mengerti.

"Namun karena ini ada di dalam suatu keputusan, jadi tentu yang memberikan keputusan (Presiden) itu yang mengklarifikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Selain klarifikasi Presiden, Perpres itu, lajut Agus bisa juga diuji melalui pengajuan banding ke Mahkamah Agung (MA). Hasil dari pengujian tersebut bisa dijadikan klarifikasi.

"Tentu yang paling jelas yang menetapkan itu adalah institusi. Institusinya juga bisa ditrace peraturan dan perundang undangannya itu seperti apa. Itulah yang menjadi klarifikasi," ucapnya.