IPW: Copot Pejabat yang Bertanggung Jawab di Kericuhan Mako Brimob

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Mako Brimob berlalu. Namun, hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan memberi sanksi pejabat kepolisian yang harus bertanggung jawab di balik insiden itu.

Neta menyayangkan bila Polri menganggap insiden di Mako Brimob sebagai kasus biasa.

"Sehingga tidak perlu ada yang bertanggung jawab dan tidak perlu ada pejabat kepolisian yang harus dicopot dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan kasus ini," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

Dalam keriucuhan di Mako Brimob, Lima anggota Polri tewas. IPW menilai, kasus kerusuhan ini seolah dilupakan begitu saja. Menurut Neta, hal ini ironis.

Kapolri, lanjutnya, berkali-kali menyatakan akan mencopot bawahannya di tingkat kewilayahan, seperti kapolres dan kapolda, yang tak becus dalam bekerja. Namun, sikap tegas tidak tampak dalam penanganan insiden di Mako Brimob.

"Kini sudah 20 hari kasus kerusuhan di rutan Brimob terjadi, yang kemudian disusul terjadi kasus rentetan bom di sejumlah tempat di Surabaya," tambahnya.

IPW menuntut Polri segera mencopot para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab dalam kejadian di Rutan Mako Brimob maupun di Surabaya. Kecerobohan dan kelengahan aparatur, kata Neta, harus dipertanggungjawabkan.

"Jika tidak ada tindakan tegas, para pejabat kepolisian yang bertanggung jawab, tidak akan pernah punya tanggung jawab moral dalan menjalankan tugas-tugas yang sudah diamanahkan dan mereka akan berubah menjadi raja-raja kecil yang tak tersentuh," ucapnya.