Heboh Kasus E-KTP Tercecer, Sabotase atau...

Meski demikian, Kemendagri akan memberikan sanksi kepada jasa pengiriman. Karena pengiriman ekspedisi tersebut dianggap menyalahi standar operasional prosedur (SPO) hingga menyebabkan e-KTP jatuh.

"Kita akan evaluasi terkait SOP pengirimannya. Kemudian memberikan sanksi bagi jasa pengirimannya. Tentunya kami juga tidak akan gunakan jasa mereka kembali," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, Zudan, Senin, 28 Mei 2018.

Zudan memastikan, e-KTP yang tececer di jalan dan menyebabkan viral di media sosial sudah tidak bisa digunakan olah siapa pun karena rusak.

Pertama, kerusakan fisik pada e-KTP akibat salah cetak. Kedua, bentuk fisik dalam keadaan baik, tapi cip yang berada di dalam e-KTP tidak terbaca komputer.

"Pada kasus yang sekarang ramai di media sosial ini kondisi KTP-nya baik. Tapi kami yakinkan, terjadi kerusakan pada elemen datanya," ucap Zudan.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini ada unsur sabotase dari kejadian tersebut. Dia heran kenapa e-KTP rusak tidak langsung dimusnahkan.

"Kenapa tidak langsung dihancurkan? Kenapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor? Apa tidak ada truk tertutup? Kok, pakai mobil terbuka dan tidak dijaga?" ungkap Tjahjo dalam keterangannya, Minggu, 27 Mei 2018.

Menurut dia, e-KTP yang sudah rusak rawan disalahgunakan. Dia pun meminta agar segera dihancurkan atau dibakar jangan dibawa ke gudang.

"Saya minta polisi mengusutnya," tandas Tjahjo.

Menjawab pernyataan Mendagri, Zudan mengatakan, KTP elektronik rusak itu tidak dimusnahkan karena ada kasus di KPK terkait proyek e-KTP. Dengan pertimbangan itu, semua e-KTP dan blangklo rusak tidak dimusnahkan.

"Saya khawatir nanti dibutuhkan. Kalau kami musnahkan nanti dianggap menghilangkan barang bukti. Ini kehati-hatian kami saja," kata Zudan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara menanggapi pernyataan Zudan. KPK menegaskan, e-KTP yang tercecer itu bukan bagian dari barang bukti dari kasus korupsi e-KTP.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus (yang sedang) berjalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 28 Mei 2018.

Menurut dia, seluruh barang bukti yang dibutuhkan penyidik KPK untuk kebutuhan persidangan dan penuntutan telah disita. Sementara barang bukti untuk proses penyidikan, kata Febri, kini statusnya dalam penguasaan penyidik.

Untuk pemusnahan, Zudan mengatakan, Kemendagri tak bisa memusnahkan KTP tersebut. "Pemusnahan barang milik negara ini sedang kami konsultasikan dengan Itjen (Inspektorat Jenderal Kemendagri) agar kami tidak salah. Hari ini sedang disusun permendagri ya, sehingga kami punya dasar hukum yang kuat kalau nanti harus membakar, memusnahkan," ucap Zudan.

Dia menuturkan, salah satu cara yang dilakukan adalah memotong bagian ujung kanan KTP yang rusak. Dengan begitu, KTP tidak bisa digunakan untuk kepentingan apa pun, terutama untuk politik.

"KTP di ujung kanan dipotong semua yang sudah enggak kepakai. Jadi, tak ada lagi keraguan dan tidak ada kecurigaan bahwa ini akan digunakan untuk proses politik. Semuanya di gudang kami," ucap Zudan.

Zudan menegaskan, KTP ini milik negara, sehingga jika akan dimusnahkan harus melalui prosedur.

Tjahjo juga menjamin, e-KTP yang rusak itu tak digunakan untuk kepentingan politik. "Saya punya komitmen bahwa data kependudukan KTP itu harus tuntas dan selesai. Saya menjamin, tidak mungkin digunakan untuk kepentingan Pilkada, untuk kepentingan Pemilu dan sebagainya," ucap Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo mengatakan, banyak KTP palsu yang dibuat di Kamboja. "Kalau barang palsu banyak. Kemarin ditemukan di DKI itu buatan Kamboja tapi bukan buatan sini. Enggak ada, clear and clean semuanya," ungkap Tjahjo.

Bahkan, politikus PDIP ini berani mempertaruhkan jabatan jika ada yang memalsukan apalagi menggunakan data E-KTP yang rusak atau tidak valid untuk kepentingan politik.

Tjahjo pun akan mengevaluasi kinerja jajarannya terkait tercecernya E-KTP itu. "Saya tanggungjawab secara prinsip, tapi pembenahan di dalam mari, kami akan menata semua. Ini bagi evaluasi kami, bahwa staff asal kerja, enggak hati-hati, enggak sensitif," pungkas Tjahjo.

Meski Kemendagri sudah menjelaskan duduk perkara masalah ini, tapi Wakil Ketua Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan akan meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kenapa ada ratusan ribu e-KTP rusak masih disimpan di gudang Balai Sumber Daya Manusia Kemendagri Bogor.

Hasil sidak, diduga dalam gudang itu terdapat 805.000 keping e-KTP rusak atau invalid, yang belum dimusnahkan dengan cara dipotong.

"Sekarang (setelah kejadian e-KTP tercecer) Mendagri baru memerintahkan dipotong. Sebelum-sebelumnya berarti tidak dipotong," kata Nihayatul usai sidak gudang Balai Sumber Daya Manusia Kemendagri di Kemang, Bogor, Senin sore.

Rencana pemanggilan juga terkait temuan di Lampung, soal ketidaksesuaian data e-KTP. Karena itu, komisi yang membidangi urusan dalam negeri serta pemilu akan meminta penjelasan resmi terkait dua masalah tersebut agar tidak menimbulkan penyimpangan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: