JK: Gaji Menteri Bisa Jadi Lebih Tinggi dari Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak membenturkan besaran gaji pejabat dan anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Karena menurut JK, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina ideologi Pancasila mempunyai beban kerja cukup berat yang menghasilkan pemikiran.

"Pertama begini, pekerjaan dewan pengarah itu kan bukan pekerjaan fisik, tapi pekerjaan pemikiran. Jadi kedua semua pengarah itu orang-orang senior dan orang yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," kata pria yang kerapa disapa JK itu di Kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu 30 Mei 2018.

Menurut JK, besaran gaji para menteri jika dijumlah dengan tunjangan yang didapat akan lebih besar nominalnya dibanding para pejabat BPIP. Nantinya, kata JK, pihaknya akan membuat kerangka pedoman untuk besaran para negarawan.

"Jadi kalau ditotal menteri juga hampir mungkin lebih tinggi daripada Ibu Mega dan bapak-bapak yang lain. Dan itu jumlah itu (gaji Megawati) semua ada di situ, di samping gaji. Jadi pokoknya Rp 5 juta, tapi biaya transportasi, biaya keluar, biaya macam-macam, biaya rumah, biaya komunikasi, semua dijadikan jadi satu. Sedangkan kalau dia menteri terpisah-terpisah, jadi jumlahnya sebenarnya, dan tidak semua," kata JK.

Selanjutnya, JK juga akan terus mengevaluasi besaran gaji yang diberikan kepada BPIP. Dia juga meminta agar upah BPIP tidak dibandingkan dengan gaji para menteri.

"Ya selalu dievaluasi, tapi sesuai. Saya katakan tadi jadi suka dibandingkan dengan gaji menteri, gaji menteri itu memang Rp 19 juta, tetapi ada dijamin semua mobil, dijamin kendaraan, dijamin perumahan, kemudian ada biaya operasional, kalau ditotal itu cukup tinggi juga sebenarnya," kata JK.