Menaker: Siapa Saja yang Butuh Keterampilan Bisa Datang ke BLK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakir mengungkapkan bahwa tiga tantangan bangsa Indonesia setiap periode yang dihadapi adalah masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial. Namun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah berhasil mengurangi ketiga tantangan tersebut selama tiga tahun terakhir. Bahkan perkembangannya lebih maju.

"Angka kemiskinan terus menurun, ketimpangan sosial menurun. Angka pengangguran juga menurun. Posisinya sekarang 5,13 persen. Ini angka pengangguran terendah sejak Indonesia masuk reformasi," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu saat berbuka puasa di Kranji, kota Bekasi, Jawa Barat.

Hanif menjelaskan pemerintah terus berupaya mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi problem di Indonesia yang salah satu disebabkan masalah kualitas SDM.

Angkatan kerja Indonesia sebesar Rp 128 juta, namun sebanyak 60 persen lulusan SD/SMP. Tenaga profesional juga masih sekitar 5 persen. Dengan kondisi itu, bagaimana Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain?

“Malaysia saja (profesional) sudah 20 persen" lanjut Menteri Hanif.

Hanif Dhakiri menegaskan pemerintah terus menggenjot untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu berdaya saing di pasar kerja. Salah satunya yakni melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Akses pendidikan vokasi terus ditingkatkan. Misalnya di Kemnaker ada BLK atau BBPLK Bekasi. 

Dulu kalau mau masuk BLK, syaratnya harus lulusan SMA atau sederajat. Tapi sekarang dibebaskan tanpa persyaratan.

"Meski usia 50 tahun dan sedang tidak bekerja bisa ikut BLK. Tak peduli usia berapa, pendidikan apa, siapa yang butuh skill, butuh ketrampilan, butuh kompetensi bisa datang ke BLK Pemerintah," kata katanya.

Menaker Hanif mengatakan pelatihan gratis yang disediakan BLK pemerintah tersebut akan memberikan berbagai kejuruan. Mulai dari kejuruan otomotif, listrik, AC, jahit menjahit, fesyen, animasi.

"Akses lebih dibuka untuk memastikan angkatan kerja lulusan SD/SMP 60 persen  tadi mendapatkan skill dan ketrampilan yang lebih baik," katanya.

Selain akses dan mutu pelatihan vokasi atau kerja yang disediakan pemerintah, pihaknya juga menyiapkan dua kebijakan sosial yakni pendanaan pelatihan. Intinya agar pelatihan kerja agar ada pendanaannya lebih besar dari pemerintah atau skill development fund (SDF). Kedua, bantalan sosial untuk korban PHK atau unemployment benefit (UB).

"Dua kebijakan sosial itu penting karena pekerjaan di masa depan juga berubah. Salah satunya karena didorong perkembangan teknologi informasi yang juga cepat," ujar Menteri Hanif.

(*)