Generasi Muda Berkarya Minta PSI Klarifikasi Video soal Soeharto

Yusron Fahmi/Liputan6.com — Ketua Umum GMB Raden Andreas Nandhiwardana (tengah) minta PSI klarifikasi video soal Soeharto.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Generasi Muda Berkarya (GMB) Raden Andreas Nandhiwardana meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklarifikasi dugaan pencemaran nama baik Presiden kedua RI Soeharto dalam video yang diunggah di media sosial.

"Kami minta PSI minta maaf dan segera turunkan semua video," ucap Andreas di Jakarta, Senin (4/6/2018).

Menurut dia, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan PSI terhadap Soeharto tidak mempunyai bukti yang kuat.

"Jika sampai waktunya, mereka belum meminta maaf, kami akan melakukan langkah-langkah yang tepat guna meluruskan opini yang berkembang di tengah masyarakat, karena hanya permintaaan maaf yang kami tunggu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Polhukam DPP-GMB M Tasrif Tuasamu mengatakan, PSI tidak mengajarkan cara beretika dalam berdemokrasi dan tidak fair.

"Partai PSI baru, Berkarya juga baru, namun sangat disayangkan PSI tidak mengajarkan cara etika yang baik dalam berdemokrasi dan tidak fair dalam mengambil sikap," katanya.

Menurut dia, PSI seharusnya memberi pelajaran dan pendidikan politik yang baik untuk partainya. Tafsir menjelaskan, mengapa PSI tidak mengangkat Orde Lama, kenapa PSI hanya menyudutkan Orde Baru.

"Saya pikir di era Orde Baru itu pertahanan nasional membaik, serta pertanian dari pangan itu semua membaik. Jika memang terjadi masalah sosial, lalu kemudian jika dianggap itu adalah kasus hak asasi manusia, kami minta PSI membuktikan itu kepada publik, agar publik menilai siapa yang benar-benar bisa membuktikan secara hukum," katanya.

Sebelumnya, tuntutan permintaan maaf juga dilayangkan kelompok Cinta Soeharto Sejati (Citos). Citos menuntut PSI meminta maaf dan menarik video tersebut dari semua platform media sosial. Bila tidak, Citos mengancam akan memperkarakan PSI secara hukum atas dasar pencemaran nama baik Soeharto.

Dalam konferensi persnya Citos menuduh PSI secara sengaja dan terencana berusaha melakukan stigmatisasi negatif terhadap Soerharto. Citos juga menilai video PSI berlebihan, mendramatisasi dan jauh dari fakta kebenaran.

Sepanjang Mei 2018, PSI setiap hari mengunggah video satu menit tentang berbagai praktik kotor di masa Orde Baru.

2 dari 2 halaman

Tanggapan PSI

Keluarkan SP3, Bareskrim Hentikan Kasus Iklan PSI — Ketua umum PSI, Grace Natalie memberi keterangan saat konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6). Bareskrim Polri telah memberhentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak meminta maaf karena telah membuat video pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan pada pemerintahan Presiden Soeharto.

"Kami tidak merasa perlu meminta maaf dan menarik video tersebut," kata Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/6/2018).

Menurut dia, PSI sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung almarhum Presiden Soeharto. Dia menjelaskan video itu hanya merujuk pada fakta sejarah saja.

"Saya minta Citos menunjukkan bagian mana dari video kami yang jauh dari kebenaran. Kita diskusikan terbuka saja," ujar Andy.

Dia juga mengungkapkan, video yang dipersoalkan Citos hanya satu video dari serangkaian video yang diunggah untuk mengingat masa reformasi dengan tagar #Mei98JanganLagi yang diproduksi PSI. Video itu, kata dia, hanya sekadar untuk pendidikan semata.

"Karena itu, PSI merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan sekaligus menginformasikan tentang kejahatan-kejahatan Orde Baru," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, cuitannya di media sosial bukan ditujukan kepada Fadli Zon, lantaran ia tak pernah me-mention politisi Partai Gerindra tersebut.