Panja Minta KPK Cari Alternatif soal Delik Korupsi di Revisi KUHP

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Arsul Sani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap bijak menyikapi masuknya delik korupsi dalam perundangan itu. Dia menegaskan, KPK tidak bisa memaksakan keinginannya agar delik tersebut dikeluarkan dari RKUHP karena khawatir kewenangannya memberantas korupsi hilang.

Menurut dia, KPK perlu memikirkan opsi alternatif atas masuknya delik korupsi itu ke revisi KUHP. Misal, KPK meminta adanya pasal peralihan atau pasal penutup yang memuat delik korupsi untuk menjamin kewenangan pemberantasan korupsi tidak hilang.

"Mestinya komunikasi publiknya KPK itu juga diberi alternatif yang kedua. Tidak hanya kami (KPK) minta dikeluarkan, tapi diberi alternatif kedua," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.

Dia menjamin masuknya delik tindak pidana korupsi dalam revisi KUHP tidak akan memangkas atau bahkan menghilangkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sebab sebelum delik tersebut dimasukkan, sudah ada perdebatan dalam Panja Revisi KUHP soal pemuatan beberapa tindak pidana khusus.

Saksikan video pilihan di bawah ini: