Wakil Walikota Blitar Tak Tahu Walikotanya Terjerat OTT KPK

Liputan6.com, Blitar - Tidak seperti hari-hari sebelumnya, Kamis 7 Juni 2018 pagi, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tak hadir dan memimpin apel di halaman balai kota. Meski beredar kabar, wali kota terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wakil wali kota justru mengaku belum mendengar kabar resmi dari lembaga anti rasuah itu.

Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Kamis (7/6/2018), tak ada pemandangan berbeda saat apel pagi digelar di kantor Wali Kota Blitar, Kamis pagi, kecuali ketidakhadiran Wali Kota Samanhudi Anwar yang biasanya memimpin apel.

Apel pagi dipimpin Wakil Wali Kota Blitar Santoso yang juga dihadiri jajaran Muspida. OTT oleh KPK semalam tidak mempengaruhi aktivitas di balai kota.

"Yang berhak memberikan pernyataan penangkapan itu adalah pihak KPK, yang sampai saat ini pernyataan itu belum ada," kata Wakil Wali Kota Blitar Sutrisno.

Meski enggan berkomentar banyak, Kapolres membenarkan ada kegiatan KPK di wilayah hukum Polres Blitar.

"Untuk detail kegiatannya apa kami belum tahu, karena mereka hanya minta izin meminjam tempat untuk melakukan kegiatan," ujar Kapolres Kota Blitar AKBP Adewira N. Siregar.

Sementara, usai apel, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Mohamad Sidik terlihat mendatangi Mapolres Kota Blitar. Tak satupun pertanyaan para jurnalis dijawab. Namun ia mengaku diminta datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

Semalam, juru bicara KPK membenarkan, KPK melakukan OTT di dua wilayah berbeda, yaitu Kota Blitar dan Tulungagung. Penyidik mengamankan lima orang dari unsur kepala dinas dan pihak swasta. Diduga telah terjadi transaksi dengan barang bukti uang lebih dari Rp 2 Miliar terkait proyek infrastruktur di kedua daerah.

Meski membenarkan, hingga kini masih dilakukan pemeriksaan awal. KPK belum menyebut nama kepala daerah yang diduga terkait OTT Rabu 6 Juni 2018 malam.