Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hamka Haq membenarkan Bupati Purbalingga, Tasdi membawa simbol partai melalui salam tiga jari saat digelangdang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi. Menurutnya tindakan itu merugikan PDIP.
"Ya dirugikan lah, ya tetap kita merasa rugi," kata Hamka pada wartawan, Kamis (7/6/2016).
Baca Juga
Hamka menjelaskan, apa yang dilakukan Tasdi seolah-olah mencitrakan PDI Perjuangan. Sebab, salam metal tiga jari digunakan PDIP dalam mensosialisasikan nomor urut Pemilu 2019 mendatang.
Advertisement
"Dia membawa nama PDI Perjuangan ya kan, jadi masyarakat kita minta itu kan oknum yang melakukan korupsi bukan atas nama PDIP, jadi jangan dilihat dari segi itu," ujarnya.
Meski begitu, PDIP kata Hamka akan tetap memproses Tasdi secara administrasi atas dugaan keterlibatan bupati Purbalingga dikasus korupsi.
Lanjutnya, jika memang terbukti bersalah Tasdi akan segera di pecat dari partai berlambang Banteng itu.
"Apabila bukti kuat biasanya kita kebijakanaan tidak perlu menunggu bukti-bukti laun langsung pecat, artinya sudah cukup buktinya," ucapnya.
Bupati Purbalingga Tasdi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK Selasa (5/6) terkait proyek di Purbalingga. Saat digelandang ke KPK, Tasdi sempat menunjukkan salam metal kepada awak media.
Â
Â
Dianggap Kader Loyal
Berbeda dengan Hamka, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno justru menganggap salam metal yang ditunjukan tasdi menandakan kalau dirinya sebagai kader yang loyal.
"Artinya menunjukkan dia adalah kader yang setia. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang banteng," ujar Hendrawan saat dihubungi wartawan, Kamis, 6 Mei 2018.
Hendrawan menilai, sebagai kader partai, Tasdi merupakan orang yang sangat peduli dengan partai, dan selalu berpihak untuk mensejahterakan ranting, pengurus-pengurus cabang, dan sebagainya.
"Kami maknai sebagai bahwa dia adalah orang yg berjuang untuk rakyat," ucap dia.
Kendati dianggap loyal, Hendrawan memastikan pihaknya tidak akan memberi bantuan hukum kepada Tasdi. PDIP ingin berlaku adil ke semua kader yang terjaring OTT.
"Jadi Sekjen (Hasto Kristiyanto) secara umum menyatakan tidak akan ada bantuan hukum dan dipecat seketika. Itu untuk memberi dimensi keadilan untuk semua. Karena ada kader yang sebelumnya juga begitu. Jadi, ini bukan persoalan like atau dislike," ujar Supratikno.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:Â
Â
Advertisement