HEADLINE: Yudi Latif Mendadak Mundur, Bagaimana Nasib BPIP?

Keputusan Yudi mundur dari jabatannya memang mendadak. Presiden Jokowi sendiri baru menerima surat permohonan mundur Yudi Latif pada Jumat pagi. Di mata Jokowi, Yudi dianggap sebagai sosok yang berintegritas tinggi.

"Suratnya saya terima tadi pagi. Saya sangat menghargai upaya yang telah disiapkan dengan proses pembentukan UKP PIP kemudian pindah ke BPIP," kata Jokowi di Rumah Dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018) malam.

Dalam suratnya kepada Jokowi, Yudi Latif mencantumkan alasannya mundur karena persoalan keluarga. "Karena ada urusan pribadi, keluarga yang harus lebih diberikan perhatian. Beliau mengundurkan diri," jelas dia.

Terkait pengganti, Jokowi mengaku belum memikirkannya. Dia mengaku butuh waktu mencari sosok yang tepat.

Sementara itu, pengamat politik Sirojuddin Abbas menilai Keputusan Yudi Latif yang mendadak mundur dari jabatan Kepala BPIP harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Bisa saja, mundurnya Yudi karena dia merasa terhambat menjalankan tugasnya saat ini sebagai Kepala BPIP.

Apalagi, setelah institusi yang dipimpinnya naik status menjadi setingkat kementerian, tugas Yudi menjadi kian berat.

"Mundurnya secara tiba-tiba ini perlu dikaji oleh pemerintah, apa yang sesungguhnya dialami Yudi Latif di BPIP? Apakah dia punya hambatan atau gangguan yang menyulitkan dia untuk mengambil keputusan menjalankan mandatnya?" kata Sirojuddin kepada Liputan6.com.

Mundurnya Yudi Latif ini juga dikhawatikan mempengaruhi situasi politik terkini. Apalagi BPIP, baru saja mendapat serangan kritik terkait besaran gaji para petingginya di Dewan Pengarah yang dianggap terlalu berlebihan.

Karena itu, penting bagi Jokowi untuk segera mengisi kekosongan posisi Kepala BPIP bila Yudi Latif telah resmi mundur dari jabatannya. Namun demikian, Jokowi harus mencari pengganti yang minimal sepadan dengan kualitas Yudi Latif.

"Butuh leadirship, tidak hanya intelektual, harus cukup berpengalaman menghadapi intrik politik di lingkaran kekuasaan, dalam hal diplomasi, administrasi. Pintar secara intelektual saja enggak cukup masuk lingkungan itu, dia harus pandai negosiasi dengan kepentingan politik dan administrasi birokrasi," kata dia. 

Terkait sosok pengganti ini, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar Presiden Jokowi tidak terburu-buru mengisi kursi kosong yang ditinggal Yudi Latif. Moeldoko ingin pengganti Yudi nanti merupakan sosok yang berkapasitas tinggi.

"Menurut saya Pak Yudi Latif adalah seseorang yang dapat memberikan kapasitas yang sangat tinggi, besar. Semua orang tahu tentang Beliau. Makanya perlu mencari pengganti Beliau yang betul-betul kapasitasnya tinggi ya," kata Moeldoko di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Moeldoko, nantinya pengganti Yudi di BPIP memiliki tugas untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Khususnya bagi kalangan pemuda dan generasi penerus bangsa.

"Kehadiran BPIP sungguh diperlukan, mengapa demikian? Karena saat ini bermunculan ideologi lain, kalau tidak ditangani akan mengkhawatirkan," ucap Moeldoko.

Dia juga membantah mundurnya Yudi karena adanya tekanan dari para tokoh senior yang duduk di Dewan Pengarah BPIP.

"Tekanan enggak ada. Beliau sering ke kantor saya bersama-sama tim yang lain. Kita berdiskusi tentang bagaimana metode pengarusutamaan Pancasila dan langkah-langkah konkret agar supaya Pancasila bisa diterima oleh anak-anak kita dengan metode yang terbaik," tandas Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku tidak bisa menebak-nebak alasan pengunduran diri Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.

Dia hanya meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Yudi yang memilih hengkang dari badan usulan MPR itu.

"Ya di situkan memang ada begini ada steering committee, ada organizing committee, SC dan OC. saya kira saya enggak bisa nebak-nebak ya tapi kita hormati saja lah Yudi Latif mundur. Sudah, sudah mundur dia. Kita hormati saja itu," kata Zulkifli di Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak belum bisa memperkirakan siapa sosok yang pas untuk bisa menggantikan Yudi. Dia menyerahkan kriteria pemilihan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).