Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani mengemukakan pandangannya tentang buruknya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam kurun waktu dua tahun dipimpin Menteri Andi Mallarangeng. DPR punya banyak alasan kenapa Kemenpora mendapat rapor merah.
Pertama, masalah akuntabilitas dan integritas lembaga. Pada periode ini, terjadi korupsi di lingkungan Kemenpora, termasuk korupsi pembangunan wisma atlet. Hal ini menjadi cacat paling besar karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Ironisnya, korupsi justru terjadi di kementerian.
Kedua, persoalan kapasitas. Menurut Rohmani, kapasitas Kemenpora dalam memimpin sangat mengecewakan. Hal ini tampak dari keterlambatan pencairan dana kegiatan SEA GAMES 2011 atau daya serap anggaran.
"Pelaksanaan SEA Games sudah jelas waktunya. Sayangnya, Kemenpora tidak bisa mencairkan dananya. Akibatnya, Rp 1,2 triliun dana pengadaan barang dan jasa SEA Games harus melalui penunjukan langsung. Kalau bukan karena menyelamatkan muka bangsa ini, penunjukan itu tidak bisa ditolelir," kata Rohmani di Jakarta, Rabu (28/9).
Ketiga, kegagalan mengangkat prestasi olahraga nasional. PSSI gagal mencapai supermasi tertinggi dalam kancah sepak bola ASEAN. Kemenpora memiliki andil atas kegagalan Timnas. Belum lagi, kegagalan Kemenpora menjadi fasilitator kisruh PSSI beberapa waktu yang lalu.
Keempat, Kemenpora belum memiliki grand desain pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hingga hari ini road map pengembangan dan pemberdayaan pemuda Indonesia belum jelas.
"Dengan empat indikator saja, Kemenpora sudah bisa dikatatakan gagal menjalankan fungsinya. Masih banyak persoalan lainnya. Menurut saya, Kemenpora harus lebih serius dan melibatkan banyak pihak dalam membangun kegemilangan olahraga nasional, serta pemberdayaan pemuda," pungkasnya.(ASW/ULF)
Pertama, masalah akuntabilitas dan integritas lembaga. Pada periode ini, terjadi korupsi di lingkungan Kemenpora, termasuk korupsi pembangunan wisma atlet. Hal ini menjadi cacat paling besar karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Ironisnya, korupsi justru terjadi di kementerian.
Kedua, persoalan kapasitas. Menurut Rohmani, kapasitas Kemenpora dalam memimpin sangat mengecewakan. Hal ini tampak dari keterlambatan pencairan dana kegiatan SEA GAMES 2011 atau daya serap anggaran.
"Pelaksanaan SEA Games sudah jelas waktunya. Sayangnya, Kemenpora tidak bisa mencairkan dananya. Akibatnya, Rp 1,2 triliun dana pengadaan barang dan jasa SEA Games harus melalui penunjukan langsung. Kalau bukan karena menyelamatkan muka bangsa ini, penunjukan itu tidak bisa ditolelir," kata Rohmani di Jakarta, Rabu (28/9).
Ketiga, kegagalan mengangkat prestasi olahraga nasional. PSSI gagal mencapai supermasi tertinggi dalam kancah sepak bola ASEAN. Kemenpora memiliki andil atas kegagalan Timnas. Belum lagi, kegagalan Kemenpora menjadi fasilitator kisruh PSSI beberapa waktu yang lalu.
Keempat, Kemenpora belum memiliki grand desain pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hingga hari ini road map pengembangan dan pemberdayaan pemuda Indonesia belum jelas.
"Dengan empat indikator saja, Kemenpora sudah bisa dikatatakan gagal menjalankan fungsinya. Masih banyak persoalan lainnya. Menurut saya, Kemenpora harus lebih serius dan melibatkan banyak pihak dalam membangun kegemilangan olahraga nasional, serta pemberdayaan pemuda," pungkasnya.(ASW/ULF)