Kader Hanura Diimbau Daftar Jadi Caleg di Kepengurusan Pimpinan OSO

Apalagi, masih kata dia, akhir-akhir ini, kubu Daryatmo-Sudding gencar manamakan diri DPP Partai Hanura dan menyelenggarakan Penerimaan Pendaftaran caleg, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, dia minta kepada masyarakat agar tidak melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun.

 

"Bagi anggota masyarakat yang terlanjur melakukan hubungan hukum yang diselenggarakan kubu Daryatmo-Sudding, diminta agar segera menarik diri, mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai caleg dan membatalkan hubungan yang terlanjur terjadi," pungkasnya.

 

Perlu diketahui, Dalam surat KPU RI yang bernomor 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 ini, memuat beberapa poin terkait kepengurusan DPP Partai Hanura. Dijelaskan bahwa Menkumham telah menerbitkan SK Menkumham RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, Tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi DPP Hanura Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

 

SK Menkumham ini sedang menjadi obyek gugatan di PTUN Jakarta dan belum memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap.

 

Sesuai butir ke-7 Surat KPU RI tersebut menegaskan bahwa pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota oleh DPD/DPW dan DPC Partai Hanura, maka Kepengurusan yang dinyatakan sah adalah Kepngurusan DPD/DPW dan DPC. Partai Hanura yang dibentuk oleh Kepengurusan DPP Hanura berdasarkan Keputusan Menteri Humum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tanggal 17 Januari 2018.

 

Kepengurusan sah yang dimaksud adalah Kepengurusan yang diketuai oleh Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.