'Uang' Prabowo di Antara Donasi Ongkos Politik

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memang tak punya dana untuk nyapres di 2019.

"Menurut saya, Pak Prabowo sedang jujur tidak punya uang, kalau menurut saya dua kali maju pilpres dan kalah itu habis-habisan," katanya saat ditemui di Cafe Mandailing, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018).

Ia pun menyambut baik penggalangan dana perjuangan politik yang dilakukan Prabowo dan Partai Gerindra. Penggalangan ini efektif menggaet generasi milenial.

"Ide Pak Prabowo kreatif dan juga sangat sesuai dengan generasi milenial. Crowdfunding sudah jadi budaya dalam aksi sosial budaya. Dan ide Pak Prabowo tentang crowdfunding, terobosan kreatif agar politik menjadi milik semua," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, PKS juga sempat melakukan kegiatan penggalangan dana yang serupa saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang memudahkan akses publik untuk berpartisipasi dalam pendanaan partai politik.

"KPU perlu memudahkan akses publik untuk partisipasi pendanaan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan berkomentar banyak mengenai penggalangan dana perjuangan politik yang digagas Prabowo. Menurutnya itu hak pribadi dari Partai Gerindra.

"Ya haknya Gerindra, kan bagus saja," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Saleh Partaonan Daulay juga menilai wajar kegiatan penggalangan dana tersebut. Namun, penggalangan itu harus dilakukan secara transparan.

"Yang paling penting dilakukan secara terbuka dan transparan. Termasuk sumber dan penggunaannya," kata Saleh saat dihubungi.

Saleh mengatakan, dana untuk berpolitik memang sangat besar. Terlebih lagi dana tersebut tidak ditanggung oleh negara.

"Apalagi, biaya demokrasi yang diperlukan sangat besar. Sementara, negara tidak menyiapkan alokasi anggaran biaya yang memadai. Pada titik ini, yang diharapkan bisa membantu adalah masyarakat," ungkapnya.

Saleh Partaonan Daulay yang juga anggota Komisi IX ini tidak melihat penggalangan dana politik sebagai sinyal bahwa mantam Danjen Kopassus itu sedang kekurangan logistik untuk Pilpres 2019.

"Kalau ada donasi, kan bisa digunakan sebagai tambahan. Lagian, sejauh ini kita juga tidak tahu kekuatan logistik Prabowo," tegas Saleh.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai sah-sah saja jika Prabowo menggalang dana. Selama penggalangan itu dilakukan sesuai aturan yang ada.

"Boleh-boleh saja. Tak ada masalah sejauh sesuai ketentuan. Dulu ada calon lain yang pakai cara serupa," kata Hendrawan saat dihubungi.

Meski begitu, dia menegaskan, dana penyumbang akan lebih banyak diberikan pada calon yang memiliki peluang menang yang cukup besar. Bukannya pada calon yang memiliki sedikit peluang

"Dalam politik, dana lebih besar biasanya mengalir kepada calon yang kans menangnya lebih besar," ucap Hendrawan.

Uang rupiah berstempel Prabowo dan 2019 Ganti Presiden marak beredar di masyarakat. Bank Indonesia (BI) menegaskan tidak pernah mengedarkan uang tersebut dan akan menghancurkannya.

"BI tidak pernah mengeluarkan uang rupiah yang berstempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto," kata Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Buwono Budi Santoso di Manado, Jumat (22/6/2018) seperti dikutip Antara.

Buwono mengatakan, jika pihaknya mendapat uang berstempel itu dipastikan segera memusnahkannya.

"Sesuai info sudah beredar uang dengan stempel ganti presiden 2019 dan Prabowo Subianto. Untuk dipahami bahwa BI mengklasifikasikan uang seperti itu adalah uang yang tidak layak edar, artinya uang berstempel itu apabila disetorkan ke BI akan dimusnahkan sesuai dengan clean money policy BI," tegas Buwono.

Sejauh ini, khususnya di Sulut, Buwono mengatakan belum menemukan uang seperti itu. "Kami belum dapat uangnya sehingga belum dapat mengklarifikasi uang asli atau bukan," kata Buwono.

Dia menjelaskan uang yang diberi cap dengan tulisan Prabowo Subianto, secara otomatis tidak bisa digunakan untuk transaksi atau tidak layak edar.

"Apabila uang tersebut masuk BI, akan masuk dalam kelompok uang yang akan dimusnahkan, karena kotor dan ada tinta yang tidak seharusnya," kata Buwono.

Buwono mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap uang. Apabila ada yang memegang uang tersebut tak segan-segan untuk menyerahkan uang tersebut langsung ke BI.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan lembaran berbentuk uang kertas pecahan Rp 50 ribu yang bertuliskan "Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil".

Saksikan video pilihan di bawah ini: