Sukses

Polri: Laporkan Jika Ada Ada Anggota Polisi Tidak Netral di Pilkada

Rikwanto menambahkan, tentunya laporan tersebut disertai dengan bukti yang kuat sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila menemukan anggota Polri yang tidak netral saat mengawal Pilkada Serentak 2018.

"Kami mengharapkan dari masyarakat untuk menginformasikan apabila ada indikasi-indikasi ketidaknetralan dari Polri," ungkap Rikwanto dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Rikwanto menambahkan, tentunya laporan tersebut disertai dengan bukti yang kuat sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti. "Sehingga kita bisa langsung mengambil sikap dan tindakan ya," kata Rikwanto.

Ia pun berharap kepada seluruh anggota Polri agar tetap menunjukkan siap netralitasnya selama mengawal dan mengamankan jalannya proses Pilkada Serentak 2018.

"Jangan sampai dugaan tersebut terwujud dan mencemarkan demokrasi ini," tegas Rikwanto.

Tak hanya itu, Polri pun berpesan kepada para pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam pilkada untuk menunjukkan kualitas untuk menjadi pemimpin. Tentunya, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

"Untuk pasangan calon, siapa pun dia, dari partai apa, kemudian sebesar apa pendukungnya, ini event demokrasi. Mereka yang menjadi calon pimpinan daerah ini agar menunjukkan kualitas dan pantas menjadi pemimpin di daerah tersebut," kata Rikwanto.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Siap Menang dan Kalah

Polri, sambung Rikwanto, juga mengingatkan kepada para peserta Pilkada Serentak 2018 untuk menjunjung sikap sportivitas. Artinya, para paslon siap menerima kelahan dan kemenangan.

"Kemudian sportivitas dikedepankan, kemudian siap kalah dan siap menang dikedepankan," ucap dia.

Kemudian, Rikwanto meminta agar para paslon dan pendukungnya yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara agar diselesaikan sesuai koridor hukum.

"Kalaupun ada masalah-masalah yang tidak pas dalam konteks pelaksanaan, atau dianggap tidak betul dalam proses penghitungan suara, ada saluran-saluran yang bisa ditempuh. Bukan harus terus membuat anarkisme yang mengakibatkan banyak kerugian. Itu sebaiknya dihindari," tandas Rikwanto.

 

 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di liputan6.com.