Jelang Pilkada, KPK Limpahkan Berkas Cagub Sulawesi Tenggara

Ekspresi Asrun dan Wali Kota Nonaktif Kendari Usai Diperiksa KPK — Cagub Sulawesi Tenggara Asrun saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). Asrun menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari TA 2017-2018. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan mantan Wali Kota Kendari, Asrun, dan anaknya, Wali Kota nonaktif Kendari, Adriatma Dwi Putra, serta mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawaty Faqih.

Asrun yang juga merupakan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Adriatma, dan Fatmawaty Faqih akan segera diadili.

"Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tiga tersangka suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 - 2018 ke penuntutan," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).

Febri mengatakan, ketiganya sudah diperiksa sebagai tersangka sekurang-kurangnya sebanyak lima kali dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2018. Sebanyak 41 saksi pun telah diperiksa penyidik KPK.

"Rencananya, ketiganya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Febri.

Dalam kasus ini, Asrun yang merupakan mantan Wali Kota Kendari disebut menerima uang Rp 2,8 miliar dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. Uang suap diterima Asrun bersama dengan Wali Kota Kendari petahana Adriatama Dwi Putra yang merupakan anak Asrun.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

2 dari 2 halaman

Untuk Pilkada

Uang suap sebesar itu, sesuai dengan dakwaan terhadap Hasmun, akan digunakan untuk biaya Pilkada Asrun oleh Adriatama. Asrun hendak mengikuti kontestasi Pilgub Sulawesi Tenggara.

Sebagai imbal balik, perusahaan Hasmun diberikan pekerjaan proyek multiyears oleh Adriatama, yakni pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun 2018-2020 dengan nilai proyek Rp 60,168,400,000,000.

Asrun sendiri maju dalam Pilkada serentak 2018 sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara berpasangan dengan Hugua. Asrun dan Hugua diusung PAN, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra dan PBB di nomor urut 2.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ditangkap KPK, Asrun dan putranya Adriatma Dwi Putra yang masih menjabat sebagai Wali Kota Kendari jalani pemeriksaan di Mapolda Sultra.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (depan) dan Sekretaris Daerah Kota Indra Pomi Nasution (topi putih) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Asrun
Pejabat
Ir. H. Asrun, M.Eng.Sc (24 April 1961) adalah Wali Kota Kendari ke-3.
Lihat Selengkapnya
Asrun
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Walikota Kendari
Adriatma Dwi Putra
Pilkada Sulawesi Tenggara