Waketum Demokrat Nurhayati Assegaf Bungkam Dicecar Aliran Dana E-KTP

KPK Periksa Nurhayati Ali Assegaf — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/6). Nurhayati diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek e-KTP. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (Waketum Demokrat) Nurhayati Ali Assegaf bungkam saat dicecar soal aliran dana dalam kasus e-KTP ke kantong pribadinya. Dia langsung masuk ke mobil usai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhayati untuk mendalami pernyataan tersangka kasus e-KTP Irvanto Hendra Pambudi. Irvanto sempat menyebut Nurhayati menerima USD 100 ribu.

"Penyidik masih terus mendalami sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan dugaan aliran dana terhadap sejumlah pihak," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Nurhayati sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus e-KTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung. Selain Nurhayati, penyidik KPK memeriksa Marzuki Alie, Djamal Aziz Attamimi, dan Taufiq Effendi.

Nurhayati, Marzuki dan Djamal memenuhi panggilan penyidik KPK. Sementara Taufiq Effendi mangkir dari jadwal pemeriksaan.

"Yang bersangkutan sedang berada di luar negeri," kata Febri.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kasus Korupsi e-KTP Merupakan Kasus Dengan Kerugian Negara Terbesar

2 dari 2 halaman

Rampung Berkas Keponakan Setya Novanto

Sementara itu, penyidik KPK tengah intens memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi. Masa penahanan keponakan Setya Novanto itu segera habis awal Juli 2018 mendatang.

"KPK sedang finalisasi berkas kasus e-KTP untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi)," kata Febri.

Dia mengatakan, penyidik KPK sudah memeriksa 115 saksi untuk Irvanto dari berbagai unsur, yakni mantan dan anggota DPR RI, mantan Menteri Dalam Negeri, Pejabat dan PNS di Kemendagri, pegawai LKPP dan BPPT, pengurus DPD partai di Jawa Tengah, pihak swasta, notaris/PPAT, dan lain-lain.

"Sehingga nanti diharapkan segera akan ada tahapan baru dari penanganan kasus e-KTP ini," kata Febri.