Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menantang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal tuduhan mark-up proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Ngabalin meminta Prabowo membuka data-data soal mark-up proyek tersebut.
"Saya menantang kalau Mas Bowo (Prabowo Subianto) dan teman-teman punya data-data yang benar itu terjadi mark-up terhadap pembangunan LRT dan terkait dengan ada data yang keliru dari pemerintah. Kemudian Beliau mengambil kesimpulan bahwa ada mark-up terhadap pembangunan LRT. Monggo kasih data sama saya, datang deh di Kantor Kemaritiman," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).
Ngabalin mengaku heran dengan manuver mantan Komandan Komando Pasukan Khusus itu belakangan ini. Menurut dia, besaran anggaran pembangunan LRT yang disebut Prabowo tidak sesuai dengan data.
Advertisement
"Kalau mark-up itu artinya ada data yang tidak benar terkait pembiayaan LRT. Kalau Beliau menyebutkan berapa dolar itu, (USD 8 juta/km) itu bangun pakai apa? Kalau 8 (juta) dolar itu sama dengan bangun pakai bambu itu, bambu dari Papua gitu. Coba deh dicek," ujar mantan anggota tim sukses pemenangan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 ini.
Ngabalin menjelaskan, berdasarkan data yang dikantonginya, tidak ada mark-up dalam proyek pembangunan LRT. Justru pemerintah menghemat anggaran sekitar Rp 13 triliun.
Ngabalin berharap kritikan yang disampaikan Prabowo Subianto ke depan berdasarkan data yang benar. Sebab, dia berpendapat tidak pantas seorang tokoh politik menyampaikan pernyataan bermuatan di fitnah di ruang publik.
"Jangan data-data yang bisa menjorokin Pak Bowo, kasihan. Karena itu kan pernyataan keluar dari tokoh seperti Mas Bowo, gitu loh," ujar dia.
Tudingan Prabowo soal LRT
Prabowo Subianto sebelumnya menilai biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal. Padahal, berdasarkan data yang dimilikinya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia saja hanya berkisar USD 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau USD 40 juta/km.
Dengan nilai yang tinggi tersebut, Prabowo pun menuding ada penggelembungan nilai atau mark-up dalam proyek tersebut.
"Coba bayangkan saja berapa mark-up yang dilakukan pemerintah untuk 1 km pembangunan LRT. Jika 8 juta dolar itu saja udah mendapatkan untung, apalagi kalau 40 juta dolar," kata Prabowo saat sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis, 21 Juni 2018.
Reporter: Titin Supriatin
Saksikan tayangan video menarik berikut ini:
Advertisement