Politikus Berkarya Ini Prihatin Rumah Sakit Tolak Pasien BPJS

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Berkarya yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Pengusaha Berkarya Rahmat mengaku prihatin dengan adanya kasus penolakan pasien BPJS kesehatan oleh sejumlah rumah sakit. Menurutnya, atas dasar apapun, menolak pasien datang berobat, apalagi dalam kondisi sakit parah adalah melanggar kemanusiaan.

Rahmat menyatakan, surat penghentian kerja sama yang didasarkan pada surat dari Kemenkes 30 Desember 2018, bersifat sepihak dan kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar.

"Kalau saya melihat, kekuatan memaksanya masih bisa digugat di PTUN. Apalagi, surat akreditasi tidak diterbitkan sejak awal tanggal berlakunya komitmen dan kesepakatan kerja sama antara RS dan BPJS Kesehatan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (4/1/2019).

Caleg DPR Dapil Sumsel II itu mengaku khawatir terjadi bentuk perlindungan parsial subyektif demi menyelamatkan uang yang sepatutnya diprioritaskan bagi kompensasi reimbursement pasca tindakan rumah sakit.

”Bisa muncul dugaan seperti itu, karena tidak ada kejelasan dari awal. Pasien yang menjadi korban,” ujar karanya.

Bendahara Umum Relawan Berkarya itu berharap segera diselesaikan. Jika persoalan adalah pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, sebaiknya ada sistem bersama agar pembayaran lancar.

"Karena BPJS memiliki kebebasan mengalokasikan dana iuran yang diterima rutin dari setiap warga yang sehat dan belum merasa perlu memanfaatkan klaim," paparnya.