Situs KPU Down, Transparansi Penghitungan Suara Diragukan?

[Bintang] Jangan Cuma Mikirin Hari Libur, Ini Alasan Mengapa Kamu Harus Ikut Pilkada 27 Juni — Ilustrasi proses penghitungan suara KPU. (Ilustrasi: Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah Provinsi, kota dan Kabupaten telah selesai di gelar pada 27 Juni 2018 lalu. Hasilnya pun sudah bisa diketahui beberapa jam setelah pencoblosan digelar melalui hitung cepat atau quick count yang digelar sejumlah lembaga survei.

Tak kalah dengan lembaga survei, KPU sebagai penyelenggara Pilkada juga melakukan hitung cepat yang proses dan hasilnya dapat dilihat di laman infopemilu.kpu.go.id, yang ada pada situs resmi KPU. Proses penghitungan yang terus diperbarui itu menjadi acuan bagi KPU daerah atau tim pasangan calon kepala daerah untuk memantau dan mengawasi proses penghitungan pemilu.

Namun demikian, proses itu terhambat karena laman penghitungan suara lumpuh, tak bisa diakses. Berdasarkan informasi yang diterima, tutupnya akses laman penghitungan Pilkada serentak sudah terjadi sejak Jumat, 29 Juni 2018 malam. Ketika Liputan6.com mencoba mengaksesnya pada pukul 13.30 WIB, laman itu masih tidak bisa diakses.

Terakhir, saat diakses pada pukul 21.30 WIB laman penghitungan KPU sudah bisa terhubung namun memutat tulisan yang meyebut akes penghitungan hasil Pilkada tidak bisa diakses. "Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemilihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan," demikian tulisan yang tertera di laman tersebut.

Terkait lumpuhnya laman penghitungan suara pilkada serentak di laman tersebut, Ketua KPU Arief Budiman memberi penjelasan. Menurut dia, langkah itu sengaja dilakukan untuk mencegah peretasan.

"Kadang bisa dibuka dan kadang tidak bisa dibuka, itu untuk memangkal serangan yang datangnya kadang tiap menit," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi MNC Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (30/6/2018).

Kendati demikian, Arief memastikan penghitungan tetap berlangsung transparan.

"Prinsipnya proses rekap terbuka. Bukan kami tidak transparan, tapi ini untuk menangkal serangan yang datang tiap menit, bukan jam," ujar Arief Budiman.

Arief mengatakan tim IT KPU terus berupaya mengamankan situs hitung cepat dengan berbagai cara. Dia pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia bila dalam suatu waktu situs hitung cepat KPU tidak bisa diakses.

"Mohon maaf kepada masyarakat kalau kadang situs KPU di off- kan sehingga masyarakat kadang tidak bisa memantau, tapi kalau sudah aman jelas akan kami buka kembali," kata Arief.

Dia pun memastikan hal tersebut tak berpengaruh pada angka terakhir dalam hitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

"Prinsipnya proses rekap terbuka. KPU menyediakan akses rekap dan penghitungan suara lewat website KPU. Angka tidak akan berubah, tetap sama," kata Arief.

Dia membantah, jika buka tutup situs perhitungan suara Pilkada Serentak 2018 tersebut dilakukan lantaran KPU tidak netral. Langkah tersebut, jelas dia, merupakan solusi yang tepat untuk mengantisipasi pembajakan.

"Karena kalau kita buka terus merepotkan banyak pihak juga. Jadi mohon maaf kalau masih sering buka-tutup. Bukan karena kami tidak transparan, tapi ini strategi yang juga disampaikan para ahli IT kami untuk menangkal serangan yang terus datang tiap menit," ujar Arief.

2 dari 3 halaman

Rugikan Kontestan Pilkada

Arief Budiman Lantik 130 Anggota KPU Kabupaten/Kota Dari 6 Provinsi — Ketua KPU Arief Budiman memberi pidato saat melantik anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 di Gedung KPU RI, Jakarta (24/6). Dalam pelantikan itu Arief mengingatkan anggota KPU daerah harus berada di tengah-tengah kubu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Lumpuhnya laman penghitungan suara KPU ini disayangkan oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Mawardi Yahya. Koordinator media center HDMY, Alfrenzi Panggarbesi mengaku mendapat kabar lumpuhnya situs KPU karena adanya upaya peretasan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Ini sebuah tindakan yang mencoreng proses demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi Pilkada 2018 ini sejak awal dijalankan hingga pada proses pemungutan suara kemarin, berlangsung dengan sejuk," ucap Alfrenzi saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (30/6/2018).

Atas kejadian ini, Alfrezi meminta semua pihak, terutama KPU RI untuk dapat segera mengambil langkah-langkah kongkrit. Dia juga meminta agar KPU transparan dan menyampaikan hal sebenarnya kepada publik terkait lumpuhnya situs KPU.

Ini perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan preseden yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pilkada ini.

"Kami percaya KPU akan tetap menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara Pilkada Sumatera Selatan. Kami minta kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden RI agar dapat mengawal proses demokrasi di Bumi Sriwijaya yang kami cintai ini," ucap dia.

Alfrenzi mengatakan lumpuhnya laman penghitungan suara KPU ini membuat pihaknya harus lebih detail mengawasi proses penghitungan suara. Sejauh ini, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait jumlah suara yang dianggapnya tak sesuai dengan penghitungan manual sebelum laman KPU pusat down.

"Muncul permasalahan pada proses scan Form C1.KWK dikarenakan adanya perubahan perolehan suara pasangan calon, terjadi pengurangan terhadap perolehan suara paslon nomor satu (Herman Deru - Mawardi Yahya)," ucap dia.

Perubahan itu menurutnya terjadi di sejumlah daerah kota dan Kabupaten, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Utara, Ogan Ilir, dan Musi Banyuasin.

Terkait hal itu, pihaknya sudah meminta penjelasan kepada KPU Daerah Sumsel. Pihaknya juga akan terus mengikuti proses penghitungan agar tidak ada kecurangan.

"Bagi seluruh masyarakat, pendukung, simpatisan kami meminta untuk tenang dan tidak terpancing isu apapun, mari kita serahkan semua proses ini kepada pihak penyelenggara. Namun saya mengajak semuanya untuk bersatu bersama mengawal proses Pilkada Sumsel sampai akhir.

Lumpuhnya laman penghitungan KPU juga membuat penghitungan real count Pilkada di Kabupaten Garut, Jawa barat terhambat. Pengumuman penghitungan real count batal dilakukan karena server penghitungan suara di KPU pusat down.

Padahal tadinya, pengumuman direncanakan Kamis, 28 Juni 2018. Namun down-nya server KPU pusat membuat input data yang dilakukan KPU Garut tertunda.

"Pada pukul 20.00, data yang sudah dientry dan masuk ke KPU pusat 80,5 persen," ujar Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi, Kamis (28/6/2017) pukul 22.00 WIB.

Hilwan menceritakan, down-nya server KPU diketahui sekitar pukul 20.00 malam saat proses input data sudah mencapai 80,5 persen. Saat itu, operator sudah melakukan input data sebanyak 3.082 TPS.

"Ada sisa 917 TPS yang belum diinput datanya, saat itu saya tanya operator mereka siap menyelesaikan dalam satu jam, ternyata server-nya down," pungkasnya.

Komisi Pemiliah Umum membenarkan terjadi serangan, atau peretasan terhadap situs mereka sejak dilakukannya Real Count Pilkada Serentak 2018.

3 dari 3 halaman

Desak Transparansi

Ilustrasi – Kotak suara Pilkada serentak. (Istimewa/Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta KPU dapat memberikan penjelasan yang konkret terkait permasalahan yang terdapat di situs tersebut. Hal tersebut supaya terjadi proses yang transparan dalam penghitungan suara para paslon yang bersaing di pilkada serentak.

Transparansi dalam penghitungan suara dan penjelasan situs yang down tersebut juga dikatakan Ace untuk menghindari tudingan partai lain yang merasa ada hacker sehingga dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara.

"Catatan paling penting harus lebih transparan karena kami di Partai Golkar memantengi website dan tadi malam down gitu ya, ini harus ada penjelasan karena ini bagian dari proses transparansi kita," ujarnya saat kegiatan diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018).

Komisioner KPU Pramono Ubaid peristiwa peretasan situs tersebut tidak akan mempengaruhi hasil akhir Pilkada Serentak 2018.

Sebenarnya mau di-hack gimana pun juga enggak akan pengaruhi hasil akhir. Enggak ada pengaruhnya sama real count," ucap Pramono di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.

Pramono menjelaskan, hasil resmi Pilkada Serentak 2018 yang sah secara hukum nantinya berdasarkan hasil yang ditetapkan lewat pleno terbuka. Hasil itu pun berdasarkan data rekapitulasi secara manual.

Karena itu, menurut dia, diretas atau tidak situs resmi KPU, tak akan mengubah, mempengaruhi atau bahkan memanipulasi hasil akhirnya.

"Jadi, itu adalah isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab. Ada serangan hacker iya, tapi itu bukan hasil resmi," ucap Pramono menegaskan.