Kapolri: TNI dan Polri Siap Amankan Pilkada Paniai Papua

Bahas Anggaran, Kapolri Tito Karnavian Raker Dengan Komisi III DPR — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengikuti raker dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6). Rapat membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jayapura - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, TNI bersama Polri siap mengamankan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Paniai di Papua yang hingga kini belum dilaksanakan.

Masalah ini akan disampaikan kepada Ketua KPU dan Bawaslu pusat agar memberi perhatian khusus supaya ada keputusan apakan Pilkada Paniai diikuti satu pasangan calon atau dua pasangan calon.

"Bila sudah ada keputusan maka TNI/Polri siap mengamankannya, termasuk mengerahkan pasukan bila dibutuhkan," kata Kapolri Tito yang didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Base Ops Lanud Sentani, Minggu (1/7/2018).

Dia mengatakan, dari 171 wilayah di Indonesia yang melaksanakan pilkada termasuk 17 pilkada gubernur, tercatat dua kabupaten di Papua yang mengalami penundaan pelaksanaan, yakni di Paniai dan Nduga.

Tito menjelaskan, dari laporan yang diterimanya, pelaksaan pilgub di Kabupaten Nduga sudah berlangsung. Saat ini sedang dilakukan perhitungan.

Sedangkan di Kabupaten Paniai hanya pilgub yang dilaksanakan. Sedangkan pilkada bupati/wakil bupati di Paniai sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

Dia menambahkan, khusus untuk pelaksanaan pilkada Paniai tidak boleh ada gangguan.

"Silakan KPU dan Panwas menyelesaikannya dan bila ada gangguan keamanan akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Tito Karnavian seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, kunjungan kerjanya ke Papua bersama Panglima TNI adalah untuk bertemu prajurit agar sinergi TNI/Polri semakin baik. "Sinergitas TNI/Polri semakin membaik," kata Tito Karnavian.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kejadian berawal saat rombongan sembilan anggota kepolisian dan camat yang bertugas di Distrik Hulu akan kembali ke Distrik Torere menggunakan speedboat.

2 dari 2 halaman

Penundaan Pilkada di 2 Kabupaten

Pilkada Papua — Calon Gubernur Papua, nomor urut 2, John Wempi Wetipo. (Liputan6.com / Katharina Janur)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan dua kabupaten di Provinsi Papua batal menyelenggarakan Pilkada, Rabu 27 Juni 2018. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Nduga dan Pinai.

Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan Pilkada Serentak karena pendistribusian logistik belum selesai menyusul situasi keamanan yang tidak kondusif.

Pesawat Trigana Air yang membawa 18 anggota Brimob saat akan bertugas mengamankan proses Pilkada Serentak di Kabupaten Nduga ditembaki oleh kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB).

"Aparat keamanan dari Brimob ditembaki, sehingga logistiknya masih terlambat. Tapi sekarang sedang proses pengamanan," kata Wiranto usai memantau pelakasanaan Pilkada di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kemudian di Kabupaten Pinai, pelaksanaan Pilkada ditunda karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.

"Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet. Perlu diselesaikan dulu," kata dia.

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan Pilkada di dua kabupaten tersebut terpaksa ditunda dan baru akan dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi di wilayah itu sudah betul-betul kondusif.