KPK Cecar Taufiq Effendi soal US$ 103 Ribu Terkait E-KTP

20151013-Gedung-Baru-KPK — Tampilan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di Jl Gembira, Guntur, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas delapan hektar dengan nilai kontrak 195 miliar rupiah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelisik dugaan aliran dana yang diterima mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi. Dalam dakwaan dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Taufiq disebut menerima US$ 103 ribu terkait e-KTP.

"Terhadap Taufik Effendi dikonfirmasi tentang aliran dana yang sebelumnya telah diurai di persidangan terhadap terdakwa lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/7/2018).

KPK Periksa Eks Anggota DPR RI Miryam S Haryani Terkait Kasus Korupsi E-KTP

Taufiq datang memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Dia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung.

Selain Taufiq, penyidik KPK juga memeriksa politikus Demokrat Mulyadi. Mantan anggota Komisi V DPR RI itu ditelisik soal aliran dana yang diterima mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang juga politikus Demokrat. Marzuki disebut menerima bancakan Rp 20 miliar.

"Sedangkan terhadap Mulyadi, yang termasuk saksi baru di kasus e-KTP ini diklarifikasi terkait pertemuan dan relasi dengan anggota DPR lain dari fraksi Demokrat dan pengetahuannya tentang aliran dana terkait e-KTP," kata Febri.

2 dari 2 halaman

Dugaan Aliran Dana ke Marzuki Alie

Mulyadi yang juga diperiksa sebagai saksi untuk Irvanto dan Made Oka membenarkan dirinya ditanya soal uang korupsi yang diterima Marzuki Alie. Usai diperiksa penyidik KPK, Mulyadi mengaku tak mengetahui adanya uang Rp 20 miliar yang masuk ke kantong Marzuki Alie.

"Iya ditanya, apa pernah mendengar Pak Marzuki terima uang yang terkait e-KTP? Jangankan soal itu, terima uang, kita enggak pernah dengar. Karena komisi V tidak terkait program e-KTP," kata Mulyadi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pengacara menganggap peran Anang lebih sedikit dibandingkan perusahaan laiinya dalam kasus e-KTP.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Kasus e-KTP
Korupsi e-KTP