KPK Tangkap Gubernur Aceh, Ini Respons Kemendagri

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Dua kepala daerah di Aceh, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi terciduk dalam operasi senyap yang dilakukan di Kota Serambi Mekah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, pihaknya masih menunggu informasi resmi yang dikeluarkan dari KPK mengenai penangkapan tersebut.

"Masih tunggu (pernyataan) resmi KPK. Info tersebut masih perlu di-cross check dan tunggu info resmi dari aparat penegak hukum," ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, saat dikonfirmasi, Rabu (4/7/2018) dini hari.

Bahtiar menuturkan, jika tidak ditahan, yang bersangkutan masih bisa menjalankan tugas sebagai gubernur.

Sebaliknya, jika seorang kepala daerah ditahan maka akan ditindaklanjuti dengan menugaskan wakil gubernur sebagai Plt Gubernur. "Jika positif ditahan, maka akan ditindaklanjuti dengan surat penugasan wagub sebagai Plt Gubernur," pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan keduanya diduga berkaitan dengan dana otonomi daerah.

"Sejauh ini info yang bisa diberikan dugaan pemberian atau dugaan transaksi terkait proses penganggaran, jadi proses penganggaran antara hubungan provinsi dan kabupaten," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018) dini hari.

Saksikan video pilihan di bawah ini: