Pimpinan KPK Temui Presiden Jokowi Bahas RKUHP Siang Ini

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Jokowi menyatakan setelah perayaan Idul Fitri, akan menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal RKUHP, khususnya karena sejumlah pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk ke RKUHP.

"Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," tambah Febri seperti dikutip Antara.

Dia berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan.

"Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum," ungkap Febri.

Menurut dia, KPK juga membaca pendapat dan sikap dari sejumlah ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi.

"Terbaca jelas, jaminan pemerintah bahwa tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup meyakinkan banyak pihak, bukan hanya KPK," ungkap Febri.

Selanjutnya KPK akan menunggu waktu pertemuan yang dijanjikan Presiden tersebut untuk bisa menyampaikan pemikiran tentang RKUHP.

"Semoga setelah Idul Fitri ini, kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibukakan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi, tanpa kepura-puraaan, tanpa konflik kepentingan," tegas Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: