Citra Terus Membaik, Polri Diminta Tidak Jumawa

Seorang polisi mengatur lalu lintas di ruas Jalan Lintas Selatan (JLS) Kebumen. (Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Kompolnas RI Poengky Indarti mengatakan, ada faktor atau instrumen pendukung utama yang membuat citra Polri terus membaik.

Menurut Poengky, selaku pengawas eksternal Polri melihat baiknya performa Polri di dua tahun terakhir karena tidak lepas dari kepemimpinan Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Soal Perpindahan Suara Survei, RK: Tak Ada Jaminan Pemilih 100 Persen Sesuai Arah Koalisi

Kepemimpinan yang tegas, profesional dan dinamis ternyata mampu mengubah pandangan masyarakat ke polisi.

"Pelayanan, pengayoman, perlindungan ke masyarakat dan penegakan hukum yang merupakan tugas Polri terlaksana dengan baik, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga baik," kata Poengky di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Poengky melanjutkan, pihaknya juga sangat menyambut baik hasil Survey yang dikeluarkan lembaga independen. Apalagi dalam Survey tersebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri sampai di angka 82 persen.

"Kompolnas menyambut baik hasil survei yang menyatakan citra Polri terus meningkat. Dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 82,9 persen di tahun 2018. Naik sangat signifikan dari 46,7 persen di tahun 2014," beber Poengky.

Meski begitu Poengky mengingatkan dan memberikan catatan kepada Polri terhadap pencegahan tindak kriminal. Menurut Poengky, Polri perlu berbenah khususnya satuan Reskrim agar terus meningkatkan profesionalitas, skill dan pengetahuan. Dan pencegahan harus diutamakan daripada penegakkan hukum.

"Pelayanan Polri yang baik yang dipantau dari 6 Polda, diharapkan dapat dirasakan di seluruh Polda di Indonesia. Saya juga berharap hasil baik yang sudah diraih Polri akan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi," Poengky memungkasi.

Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7 persen pada 2014 menjadi 82,9 persen pada 2018.

Sejumlah pelayanan publik Polri yang disoroti berkaitan dengan pengurusan surat kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian, dan denda tilang.

Sedikitnya 75 persen responden mengaku puas dengan pelayanan tersebut dan lebih dari 80 persen memilih mengurus sendiri karena pelayanan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih memuaskan.

Hasil survei tersebut dipaparkan tim Litbang Kompas di hadapan Kapolri di Markas Besar Polri.

2 dari 2 halaman

Wajar Anggaran Besar

20160516-Jelang Ramadan, Korps Lalu Lintas Gelar Operasi Patuh Jaya 2016-Jakarta — Sejumlah anggota Korlantas Polri bersiap mengikuti apel gelar Pasukan Patuh Jaya 2016 di lapangan Korlantas Polri, Jakarta, Senin (16/5). Apel gelar pasukan ini dipimpin Wakakorlantas, Brigjen Pol Indrajit. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, sangat wajar apabila citra Polri terus mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran menjadi salah satu faktor yang mendongkrak perbaikan tersebut.

Anggaran untuk Polri, kata Nasir, diberikan oleh pemerintah dan DPR juga semakin bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau performance kepolisian tidak meningkat dengan anggaran yang semakin bertambah itu namanya bunuh diri. Karena itu, wajar kalau kemudian ada peningkatan performance kepolisian karena ada tanggungjawab," kata Nasir, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Politikus PKS ini melihat ada komitmen dari Pimpinan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kepolisian. Namun memang apa yang dicapai saat ini belum ideal atau masih bisa lebih maksimal.

"Tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya sudah sangat memuaskan," tutur Nasir.

Namun, Nasir meminta kepada Pimpinan Polri untuk tidak jumawa dan berpuas diri capaian sekarang. Sebab, Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

"Terutama melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan, keamanan dengan memberikan perlindungan, mengayomi masyarakat," jelas Nasir.

Sebab menurut Nasir, sampai saat ini tidak dipungkiri masih ada aksi pungutan liar. Misal dalam pelayanan pengurusan administrasi kendaraan bermotor (SIM, STNK dan lainnya). Menurut dia, untuk mengantisipasi pungli harus menggunakan sistem.

"Kalau tidak menggunakan sistem, maka tetap saja pungli ini akan tetap ada dan ini hampir rata terjadi di semua daerah. Jadi dalam pengurusan SIM, STNK lewat Samsat baru ada kutipan-kutipan tak resmi. Itu tidak bisa diawasi 24 jam, hanya bisa dilawan dengan sistem," Nasir memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mengantisipasi banyaknya massa yang datang pada demo Palestina polisi memblokade sejumlah jalan protokol dan mengalihkan lalu lintas ke jalur-jalur alternatif