Pengacara: Pemerintah Telah Berikan Surat Pelepasan dan Pembebasan kepada Sjamsul Nursalim

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menyesalkan dakwaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikenakan kepada Syafruddin Arsjad Temenggung disesatkan ke masalah penyelesaian kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh Sjamsul.

Padahal, kata dia, masalah itu sudah tuntas 20 tahun silam melalui penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) antara Pemerintah (BPPN) dengan Sjamsul Nursalim.

Maqdir menegaskan bersamaan dengan Closing MSAA pada 25 Mei 1999, BPPN dan Menteri Keuangan menerbitkan Surat Release and Discharge (R&D) untuk Sjamsul.

"Pada tanggal bersamaan, Pemerintah dalam Akta Notaris No.48, tanggal 25 Mei 1999 ditandatangani Ketua BPPN dan SN (Sjamsul Nursalim), menegaskan bahwa SN telah memenuhi seluruh kewajiban dan Pemerintah telah memberikan Surat Pelepasan dan Pembebasan (R&D) kepada SN," ungkap Maqdir dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu 4 Juli 2018.

Selain itu, Maqdir menilai hutang petambak yang telah diperhitungkan dan diselesaikan melalui perjanjian MSAA 20 tahun yang lalu tidak sepantasnya dipermasalahkan kembali. Masalah itu kembali mencuat akhir-akhir ini dalam sidang penyalahgunaan wewenang penerbitan SKL yang didakwakan pada Syafruddin Arsjad Temenggung.

"Hal ini tidak relevan. Karena MSAA ditandatangani dan di-closing pada waktu Glenn Yusuf menjabat sebagai ketua BPPN," jelas Maqdir.

Dia mengungkapkan, setelah 20 tahun MSAA ditandatangani dan tidak pernah ada keputusan pengadilan yang menyatakan terdapat misrepresentasi dalam perjanjian MSAA, tidak seharusnya berulang-ulang mengungkit dan mengatakan adanya misrepresentasi. Terkecuali bertujuan membentuk opini masyarakat untuk menyudutkan pihak tertentu.