KPU Sebut Tambahan Anggaran Rp 35 Miliar untuk Server

KPU Terima Laporan Rekapitulasi Suara Pilkada dari 111 Daerah — Ketua KPU Arief Budiman saat jumpa pers di kantor KPU, Jakarta, Minggu (8/7). KPU RI menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dari 111 daerah yang menyelenggarakan pilkada 27 Juni. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, lembaganya meminta tambahan anggaran dana kepada Presiden Joko Widodo ketika audiensi di Istana Negara. Tambahan dana itu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Itu untuk mempercepat proses. Tadi saya yang nyebut. Tapi itu (35 miliar) hanya untuk satu elemen saja," ucap Arief, di Kantor Bawaslu RI, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Komisioner KPU Viryan menjelaskan, salah satu elemen yang dibutuhkan dengan anggaran hingga Rp 35 miliar tersebut diperuntukan untuk server. Selain itu masih ada kebutuhan untuk aspek lainnya.

"Nah buat itu 35 miliar. Jadi kita akan melakukan penguatan IT KPU, salah satu elemen penguatannya adalah server. Tapi ada lagi yang lain. 35 miliar itu baru nilai server. (Tapi) itu belum final (yang 35 M)," Viryan menjelaskan.

Dia menuturkan, permintaan itu sebenarnya muncul sudah sejak awal. Namun dengan munculnya peristiwa peretasan website resmi KPU, pihaknya melakukan review terhadap IT KPU.

"Sebab dengan adanya serangan-serangan yang kemarin ini kami melihat kami tak ingin secara parsial," tutur dia.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah setuju dengan permintaan tambahan anggaran yang disebut sebagai Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK). Sebab tujuannya untuk penambahan dana demi kepentingan kelancaran Pemilu 2019.

"Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin ini tidak lagi terjadi, baik peretasan, maupun kapasitas yang kurang jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kita. Totalnya ada 8 aspek, salah satu aspek itu server," imbuh komisioner KPU itu.

2 dari 2 halaman

Butuh SDM

Komisioner KPU bertemu Presiden Jokowi di Istana. (Liputan6.com/Hanz Jimenes Salim)

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengaku, pihaknya membutuhkan tambahan SDM untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Arief, saat ini jumlah personel KPU masih minim, khususnya dalam menangani masalah tersebut.

"Jumlah personel yang ada di KPU itu terbatas. Jadi beban kerja petugas kita yang menangani IT itu bertambah banyak," kata Arief di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Oleh sebab itu, Arief mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan dari kementerian terkait perihal masalah tersebut. Arief pun sudah menyampaikan hal ini ke Presiden Jokowi.

Selain masalah SDM, Arief juga mengaku bahwa KPU membutuhkan sarana dan prasarana dalam mendukung penggunaan IT saat pelaksanaan pemilu.

"Karena jumlah sarana yang dimiliki KPU, infrastruktur yang dimiliki KPU, itu sangat terbatas. Dan KPU sudah merancang untuk memenuhi sarana dan infrastrukturnya tetapi kan memerlukan anggaran untuk memenuhi itu. Dan Bapak Presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhi," terang Arief.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi Pemiliah Umum membenarkan terjadi serangan, atau peretasan terhadap situs mereka sejak dilakukannya Real Count Pilkada Serentak 2018.

Dijaga Ketat, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Gelar Persidangan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol