KPU Sebut Tambahan Anggaran Rp 35 Miliar untuk Server

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, lembaganya meminta tambahan anggaran dana kepada Presiden Joko Widodo ketika audiensi di Istana Negara. Tambahan dana itu untuk memperlancar penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Itu untuk mempercepat proses. Tadi saya yang nyebut. Tapi itu (35 miliar) hanya untuk satu elemen saja," ucap Arief, di Kantor Bawaslu RI, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Komisioner KPU Viryan menjelaskan, salah satu elemen yang dibutuhkan dengan anggaran hingga Rp 35 miliar tersebut diperuntukan untuk server. Selain itu masih ada kebutuhan untuk aspek lainnya. 

"Nah buat itu 35 miliar. Jadi kita akan melakukan penguatan IT KPU, salah satu elemen penguatannya adalah server. Tapi ada lagi yang lain. 35 miliar itu baru nilai server. (Tapi) itu belum final (yang 35 M)," Viryan menjelaskan.

Dia menuturkan, permintaan itu sebenarnya muncul sudah sejak awal. Namun dengan munculnya peristiwa peretasan website resmi KPU, pihaknya melakukan review terhadap IT KPU.

"Sebab dengan adanya serangan-serangan yang kemarin ini kami melihat kami tak ingin secara parsial," tutur dia.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah setuju dengan permintaan tambahan anggaran yang disebut sebagai Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK). Sebab tujuannya untuk penambahan dana demi kepentingan kelancaran Pemilu 2019.

"Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin ini tidak lagi terjadi, baik peretasan, maupun kapasitas yang kurang jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kita. Totalnya ada 8 aspek, salah satu aspek itu server," imbuh komisioner KPU itu.