KPK: Praperadilan Tersangka Suap Eks Gubernur Sumut Tak Pengaruh Penyidikan

Liputan6.com, Jakarta - Empat anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tersangka kasus suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penanganan perkara tersebut.

Tiga tersangka yakni Washington Pane (WP), M Faisal (MFL), Syafrida Fitrie (SFE), dan Arifin Nainggolan (ANN) beralasan tidak pernah menerima uang dari Gatot. Sebab mereka tidak pernah menandatangani baik itu kuitansi, slip, ataupun bukti transfer sebagai tanda terima uang.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, sebagian besar alasan praperadilan tersangka suap DPRD Sumut itu sebenarnya masuk pada pokok perkara.

"Bantahan tidak menerima suap dengan alasan tidak ada bukti kuitansi, tidak akan mempengaruhi penanganan perkara ini. Karena KPK telah memiliki bukti kuat sejak awal," tutur Febri, Jakarta, Senin 16 Juli 2018.

Sementara satu tersangka lagi yakni Syafrida Fitrie (SFE) beralasan lain. Dia mengaku tidak mengetahui tentang 'Dana Ketok Palu' itu.

"Pembahasan pokok perkara berada di ranah pembuktian di proses pengadilan Tipikor," kata Febri.

Kemudian, pemohon praperadilan menganggap penetapan tersangka atas kasus suap DPRD Sumut harusnya dilakukan setelah penyidikan dilangsungkan terlebih dahulu. Hanya saja, lanjut Febri, alasan itu bukan barang baru dan telah sering diuji di sidang praperadilan.

"KPK dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU KPK yang bersifat khusus atau lex specialis. Dalam hal KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, maka dapat ditingkatkan ke Penyidikan," Febri menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: