HEADLINE: Pemilih Jokowi Ingin Prabowo Jadi Cawapres, Mungkinkah?

Liputan6.com, Jakarta - Temuan mengejutkan dirilis Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dua pekan jelang masa pendaftaran calon presiden pada 4-10 Agustus 2018 mendatang. Dalam salah satu hasil surveinya terungkap, pemilih Jokowi cenderung menginginkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Sekitar 12,7 pemilih Jokowi menyebutkan Prabowo sebagai cawapres paling tepat untuk mendampingi Joko Widodo," kata peneliti LIPI Wawan Ichwanudin saat memaparkan hasil survei di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/7/2018).

Jumlahnya memang tidak besar. Tapi persentase itu cukup membuat Prabowo memuncaki daftar cawapres ideal versi pemilih Jokowi.

Posisi kedua diduduki Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (11 persen), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (10,2 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (8,1 persen).

Nama Mahfud MD yang santer diisukan menjadi cawapres Jokowi di posisi ketujuh dengan elektablitas 3,3 persen. Di bawah wapres Jusuf Kalla (7,2 persen), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (6,7 persen), serta Muhaimin Iskandar (4,7 persen).

Selain itu ada nama Cagub Jabar terpilih Ridwan Kamil (2,1 persen), Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (2 persen), dan Menkeu Sri Mulyani (2 persen).

Pemilih Jokowi, dalam riset LIPI, mencapai 58,2 persen atau 1.223 responden. Survei dilaksanakan pada 19 April sampai 5 Mei 2018 dengan wawancara tatap muka.

Total responden survei 2.100 orang diambil dengan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,14 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti politik LIPI, Syamsuddin Harris menilai, faktor elektabilitas Prabowo yang lumayan tinggi kemungkinan menjadi pertimbangan para pemilih Jokowi. Kombinasi Jokowi dan Prabowo akan menjadi pasangan sangat kuat dari sisi elektabilitas.

Kegamangan Prabowo maju menjadi calon presiden juga menjadi faktor lain. Selama ini, menurut Harris, retorika Prabowo untuk maju menjadi calon presiden belum tegas. Begitu pula siapa figur kandidat calon pendampingnya bila memutuskan maju.

"Mungkin publik mengusulkan atau mempersepsikan, menginginkan ya sudah, (Prabowo) jadi wakilnya Jokowi saja," kata Harris saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/7/2018).

Ia menilai, peluang Prabowo dan Jokowi bergabung masih terbuka. Sebab, tak ada yang tak mungkin dalam politik. "Enggak ada alasannya karena dalam politik itu semua bisa terjadi," ujarnya.

Meski demikian, bagi Harris, idealnya Jokowi berkompetisi melawan Prabowo. Bila keduanya bergabung, muncul kekhawatiran pasangan itu akan melawan kotak kosong.

Kondisi semacam itu tak sehat bagi perkembangan demokrasi. Kultur persainganlah yang membuat demokrasi menjadi dinamis.

"Biarkan saja pak Prabowo sebagai penantang. Ya kalau bersanding dengan Prabowo, (Jokowi) sudah jelas menang," kata Harris.

Beda Sikap Gerindra dan PKS 

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menuding, survei LIPI berusaha menggiring opini seolah Prabowo lebih cocok menjadi wakil Jokowi. Ini dianggapnya upaya delegitimasi Prabowo sebagai calon presiden.

Menurutnya, realitas politik membuat Jokowi dan Prabowo tak mungkin bersatu. "Prabowo tetap maju presiden," tegasnya kepada Liputan6.com.

Gerindra pede dengan peluang Prabowo menjadi presiden. Riset internal Gerindra menunjukan elektabilitas Prabowo melejit mengalahkan Jokowi. "Hasil survei tingkat elektabilitas Jokowi itu tinggal 26 persen," kata Arief.

Lain halnya dengan PDIP. Partai banteng bermoncong putih itu tak menutup kans koalisi Jokowi-Prabowo.

"Dalam politik, setiap peluang dan semua opsi pasti dijajaki. Kita lihat saja," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supraktino kepada Liputan6.com.

Menurutnya, semakin mendekati tengat pendaftaran calon presiden, tekanan terhadap partai politik untuk menentukan arah koalisi menguat. Dalam situasi seperti itu, petahana akan berada di posisi paling kuat.

Hendrawan mengakui komunikasi kepada Prabowo memang dibangun. Hanya saja, PDIP tidak menempatkannya pada opsi utama.

"Apalagi di partai kami, nama-nama yang masuk Daftar Pendek dan Daftar Prioritas sepenuhnya kewenangan Ketum," ia berujar.

Yang jelas, kini sudah ada nama prioritas cawapres Jokowi. Jumlahnya antar 3-5 orang. "Siapa saja mereka, saya tidak tahu," Hendrawan memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini