Kans JK Kembali Menjadi Wapres

Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pernah diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, pada April 2018 yang dimohonkan oleh Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi dan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

Namun, permohonan itu ditolak MK. MK menilai, para pemohon tidak mempunyai legal standing untuk menguji pasal-pasal tersebut.

Selain itu, permohonan uji materi pada pasal 169 huruf n UU Pemilu juga diajukan oleh Partai Perindo, 10 Juli 2018 lalu. Hingga kini, proses uji materi itu masih berproses.

JK pun tidak mengelak jika disebut masih dibutuhkan Jokowi untuk maju di periode kedua. Terkait langkah yang dilakukan Partai Perindo tersebut, JK mengatakan, akan melihat perkembangannya ke depan.

JK menegaskan hal itu bukan terkait masalah pribadi, tapi demi bangsa dan negara.

"Kita lihat perkembangannya, kan ini kita tidak bicara pribadi saja. Bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantunglah nanti penilaian bangsa ke depan macam mana," kata JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: