Anies Baswedan: Penolakan DPRD terkait LKPJ APBD Bersifat Politis

Liputan6.com, Jakarta - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD hingga kini belum juga tuntas. DPRD menilai Pemprov DKI tak bisa menjelaskan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,29 triliun.

Anggaran itu disebut tidak masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017. Hal itulah penyebab LKPJ APBD 2017 Pemprov DKI Jakarta ditolak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, penolakan LKPJ sudah bermuatan politis.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis. Sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis. Mereka beralasan karena SILPA. Nanti kita teruskan saja pembicaraan dengan mereka mengapa ini terjadi SILPA," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Anies menjelaskan, SILPA Rp 13,17 triliun berasal dari pendapatan yang meningkat dan realisasi pengadaan tanah hanya sebesar 72 persen.

"Karena ada prinsip kehati-hatian yang kita terapkan. Bulan Desember lalu, saya membuat Pergub yang tidak lagi izinkan pembayaran dengan uang cash. Nah karena itulah menjadi lebih hati-hati," pungkas Anies.