Wiranto: Pembentukan DKN Bukan untuk Tutupi Kasus HAM Masa Lalu

Jusuf Kalla hingga Fadli Zon Hadiri Pengucapan Sumpah Ketua MK — Menko Polhukam Wiranto menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Aswanto, Jakarta, Senin (2/4). Sejumlah pejabat negara menghadiri acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya menghidupkan kembali tradisi dan nilai-nilai kearifan bangsa dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

"Rakyat Indonesia memiliki budaya musyawarah mufakat, melalui lembaga adat, untuk menyelesaikan masalah antar warga," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kepada pada wartawan di Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.

Menanggapi adanya beberapa kelompok yang mengkritisi dan menolak kehadiran DKN, Wiranto mengatakan tetap membuka ruang untuk dialog.

"Bagi yang belum setuju silakan datang ke kantor Polhukam dan kita diskusikan baik-baik apa alasannya tidak setuju sehingga kita dapat memahami dan mencari cari titik temu," kata Wiranto seperti dilansir dari Antara.

Terkait dengan adanya tuduhan pembentukan DKN adalah skenario untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu cara nonjudicial, Wiranto secara tegas membantahnya.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Namun apabila kenyataannya ada pelanggaran HAM masa lalu yang tidak dapat diselesaikan dengan cara judicial, maka alternatifnya dapat diselesaikan melalui DKN.

"Berhubung sulitnya upaya pembuktian dalam penyelidikan dan tidak pernah berhasil mendapatkan cukup bukti untuk dibawa ke proses hukum, hal inilah yang membutuhkan jalan keluar. DKN dapat menjadi alternatif dan wadah untuk penyelesaiannya," tegas Wiranto.

2 dari 2 halaman

Melalui Proses Panjang

Wiranto Cawapres Jokowi — Menko Polhukam, Wiranto didukung Partai Hanura untuk maju sebagai cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Menurut Wiranto, pembentukan DKN ini sudah melalui proses panjang dan merupakan jawaban dari berbagai konflik vertikal dan horisontal di bangsa ini yg tak kunjung selesai.

Wiranto mengatakan, saat ini banyak permasalahan bangsa, baik konflik-konflik yang bersifat nasional atau skala nasional antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lain, yang tidak terselesaikan dengan peradilan.

"Hal itu tentu sangat mengganggu kebersamaan kita sebagai bangsa," Wiranto menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Bentrokan yang terjadi di mako Brimob, Depok membuat Menkopolhukam Wiranto langsung menggelar rapat darurat.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
DKN