Dana Keamanan Freeport Hadapkan Aparat vs Rakyat

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan berpendapat menguatnya dugaan pemberian dana dari PT Freeport sebesar 14 juta dolar AS kepada TNI- Polri akan mempengaruhi konflik di Papua. Aparat akan berhadap-hadapan dengan rakyat Papua karena dituding menjadi antek kepentingan asing.

"Ya jelas, itu efeknya kemudian aparat keamanan kita menjadi centengnya perusahaan asing karena lebih berpihak ke sana ketimbang ke masyarakat," kata Bondan saat ditemui usai acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (29/10).

Bondan menambahkan penilaian masyarakat tetu berbeda jika PT. Freeport memberikan dana tersebut kepada pemerintah pusat yang kemudian dikelola pemerintah daerah. Namun, pemanfaatan dana tersebut harus dikelola secara transparan.

Sebelumnya, tudingan bisnis keamanan yang dilakukan TNI-Polri dengan PT Freeport Indonesia mengemuka terkait tudingan politisi PKB Lily Wahid yang menyatakan bahwa TNI dan Polri menerima uang setoran hingga 14 juta dolar AS atau setara Rp 123 miliar untuk biaya keamanan.

Sementara itu, Komisi III DPR berencana memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo terkait dengan adanya aliran dana dari PT Freeport tersebut. Pemanggilan akan dilakukan seusai reses DPR pada masa persidangan kali ini. (ADI/Vin)