Jokowi Jadi Alasan Perindo Minta Batas Masa Jabatan Wapres Segera Diputus

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara 60/PUU-XVI/2018 pengujian Undang-Undang Pemilu terkait Dua Kali Masa Jabatan Bagi Presiden atau Wakil Presiden dengan agenda Perbaikan Permohonan. Dalam kesempatan itu, pihak kuasa hukum Perindo sebagai pemohon meminta majelis hakim dapat segera memutus perkara tersebut.

"Kita tidak memaksa. Kita meminta prioritas. Kenapa kita minta prioritas, karena di tanggal 4 sampai 10 Agustus itu adalah deadline (pendaftaran capres-cawapres)," tutur Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky Margono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Dengan keluarnya keputusan dikabulkan uji materi tersebut atau tidak sebelum 10 Agustus, Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan kembali maju dalam Pilpres 2019 akan lebih leluasa dalam menentukan cawapresnya.

"Ya kalau ditolak (uji materinya) kan Pak Jokowi masih bisa memilih yang lain. Kita kan mengikuti putusan MK saja," jelas dia.

Partai Perindo memberikan perbaikan permohonan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Dimulai dari sisi legal standing bahwa secara jelas partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu menyatakan dukungan terhadap Yusuf Kalla sebagai calon wakil presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Kedua, adalah terkait original intent dari pasal 7 Undang-Undang 1945. "Bahwa berdasarkan pendapat kami, berdasarkan original inten yang ada di rapat pembentukan undang-undang tersebut itu, memang dikatakan bahwa frasa dan sesudahnya adalah frasa yang untuk berturut turut. Jadi kalau tidak berturut-turut, itu masih bisa diajukan kembali," beber Ricky.