Jaksa KPK Sebut Alasan M Sanusi Ajukan PK Tidak Ada Landasan Kuat

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana penerima suap terkait pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta, Mohamad Sanusi.

Dalam tanggapan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jaksa mengatakan tidak ada landasan kuat bagi pemohon PK, M Sanusi, untuk mengajukan langkah hukum terakhir itu.

Jaksa Budhi Sarumpaet menilai, alasan pertimbangan M Sanusi mengajukan PK karena adanya kekhilafan hakim pada putusan tingkat banding, tidak dapat diterima dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian di tingkat pertama.

"Kesimpulan bahwa majelis hakim telah memutus perkara dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian sehingga majelis hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan pemohon PK terbukti telah melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 KUHP," ujar Budhi, Rabu (1/8/2018).

Selain itu, jaksa tidak menanggapi alasan adik kandung dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, perihal adanya novum atau bukti baru mengenai segala kepemilikan asetnya dalam perkara itu. Jaksa menilai, tanggapan akan disampaikan saat pihak pemohon PK menghadirkan saksi-saksi.

Di sisi lain, pihak pemohon bakal menghadiri dua orang saksi dan satu ahli dalam sidang nanti. Namun tidak dijelaskan ahli yang akan didatangkan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

"Saksi kemungkinan dua orang dan kami minta waktu dua minggu. Karena kita mesti berkirim surat. Ada bukti tertulis juga ditambah dengan ahli kemungkinan satu," ujar M Sanusi.