Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Rapat Pemutakhiran Database Parpol

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperbarui informasi secara menyeluruh terkait keberadaan Partai Politik di Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Pemutakhiran Database Parpol, Selasa (31/8) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya, Direktur Politik Dalam Negeri, Laode Ahmad menyampaikan tujuan Pemutakhiran Data Base Partai Politik disamping melakukan update data partai politik di Indonesia yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM menjelang pemilu tahun 2019, sekaligus guna menyediakan informasi perihal data kepengurusan partai politik dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah, jumlah kader partai politik yang menjadi anggota legislatif dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta jumlah kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

Selain itu, perkembangan partai politik yang sangat dinamis tersebut sampai saat ini belum didukung dengan update data dan informasi partai politik secara simultan, serta belum bersinergi dengan data dan informasi partai politik yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan aplikasi database partai politik yang akan menjadi media dalam menghimpun dan mengupdate data dan informasi partai politik Aplikasi database partai politik memuat data dan informasi perihal data kepengurusan partai politik dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota, jumlah bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, jumlah kader partai politik yang menjadi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta jumlah kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Harapan nantinya dapat menjadi sumber informasi yang mudah di akses oleh masyarakat,” kata Laode.

Acara ini dihadiri sebanyak 150 peserta yang terdiri dari pejabat Kesbangpol dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se wilayah Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Riau, Kab. Toli-Toli, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Jayapura, Kab. Tanah Laut, Kota Palembang, dan Kota Yogyakarta.

(*)