Jelang Pemilu 2019, KY Akan Beri Pelatihan kepada Para Hakim

2016204-penerimaan-calon-hakim-agung-2016-Jakarta-FF — Wakil Ketua Sementara (KY) Farid Wadji bersalaman dengan Kepala pusat analisis dan layanan informasi Roejito usai konferensi pers di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (4/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) akan melatih 80 hakim menjelang Pemilu 2019. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Joko Sasmito menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar hakim memahami perkara-perkara pemilu.

"Pelatihan tersebut dibuat sehingga tidak terjadi persoalan karena banyak yang baru dalam UU Pemilu. Itu juga penyegaran tentang masalah kepemiluan," kata Joko di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Agustus 2018.

Dia menjelaskan pihaknya telah mendengar dari KPU dan Bawaslu terdapat beberapa pengaduan terkait pemilu di daerah Jawa Timur dan Sumatera Utara.

"Kami makanya sudah bantu MA beri pelatihan hakim di Medan dan Surabaya, ada 42 orang. Karena ini banyak peraturan baru, maka perlu persepsi yang sama dari para hakim," ucap Joko.

2 dari 2 halaman

Petakan Peradilan

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menjelaskan pihaknya juga akan memantau 200 lingkungan peradilan yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Kurang lebih 200 lingkungan peradilan yang akan kita bagi yang berpotensi menimbulkan konflik," kata Jaja.

Pemetaan ini dilakukan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu.

Jaja menjelaskan pihaknya akan mendengarkan laporan dari beberapa pihak di pengadilan terkait pengadilan mana saja yang berkonflik dan bersengketa.

"Kita sudah bikin buku tentang pemantauan persidangan karena sengketa pemilu. Kita juga akan melakukan advokasi pada hakim yang berpotensi terjadi gangguan dari para pencari keadilan," ucap Jaja.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.