Demokrat Sebut Menko Luhut Gagal Paham soal Angka Kemiskinan

Kena Penggusuran, Warga Rawajati Bongkar Bangunannya Sendiri — Warga membongkar bangunan rumahnya yang terletak di pinggir rel kereta api di kawasan Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta, Rabu (10/6/2015). Warga rela membongkar sendiri rumahnya karena bermukim di lahan milik PT KAI. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengkritisi ucapan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 100 juta orang. Dia menyebut SBY sedang melakukan pembodohan publik.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan tudingan itu muncul dari seorang Luhut. Menurut dia, politikus Golkar itu hanya gagal paham.

"Saya dengan berat hati harus menertawakan reaksi Pak Luhut meski juga sesungguhnya saya sedih dengan reaksi Pak Luhut tersebut, karena tokoh pejabat negara sekelas Pak Luhut ternyata gagal paham dan tidak bisa menangkap substansi pernyataan Pak SBY," kata Ferdinand saat dihubungi merdeka.com, Jumat (3/8/2018).

Ferdinand menjelaskan, apa yang diucapkan SBY merupakan bottom forty dan bukannya angka kemiskinan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS). Bottom forty, kata dia, merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok miskin dan di atas kelompok miskin.

"Sedikit di atas miskin tapi sangat rentan jatuh lagi ke kelompok miskin bila ada pelambatan ekonomi atau kenaikan harga-harga. Ini jumlahnya sangat besar, bila kita lihat kelompok ini bisa 100 juta lebih," ungkap dia.

Dia menambahkan, standar kemiskinan Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah ditetapkan dengan penghasilan sebesar Rp 11 ribu per hari. Dengan standar itu, orang miskin diperkirakan sekitar 26 juta orang.

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

Mereka meminta Anies agar tidak tergoda dengan tawaran dari pihak manapun untuk meninggalkan tugas sebagai Gubernur Jakarta.

2 dari 2 halaman

Standar Kemiskinan PBB

20161230-Pemukiman Kumuh-Jakarta- Immanuel Antonius — Seorang bocah duduk di pinggir sungai Roxi, Jakarta, Jumat (30/12). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI menyatakan angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2016 sebesar 3,75 persen atau 384.000 orang. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Namun jika mengacu kepada standar kemiskinan PBB atau Bank Dunia yang menetapkan pada angka US$ 1,9 per hari atau setara Rp 27 ribu, jumlah kemiskinan akan mencapai 70 juta orang lebih.

"Jumlah ini akan meningkat bila ditambahkan dengan kelompok prasejahtera yang penghasilan sedikit di atas standar kemiskinan dan jumlahnya bisa 100 Juta lebih. Inilah yang disebut bottom forty yaitu kelompok yang rentan dengan kemiskinan," jelas dia.

"Jadi yang dimaksud Pak SBY itu adalah yang rentan dengan kemiskinan. Itulah makanya saya semakin meyakini bahwa pemerintah ini memang tidak layak diteruskan. Memahami dan mengetahui masalah saja tidak mampu, bagaimana mau menyelesaikan masalah?" ucap Ferdinand.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com