Wiranto: Situasi Panas Jelang Pemilu Itu Wajar, tapi...

Menko Polhukam Wiranto Kukuhkan PP ISHI 2018-2023 — Menko Polhukam Wiranto memberi sambutan saat pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) di Kemenkumham, Jakarta, Senin (30/7). Acara ini dalam rangka Pengukuhan PP ISHI 2018-2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, suhu politik jelang Pemilu 2019 akan memanas.

"Tentunya memanas wajar-wajar saja, karena sepanjang kita melakukan even seperti ini selalu memanas, kondisi sosial (juga ikut) memanas," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Walaupun memanas, dia meminta agar jangan sampai menimbulkan gejolak. Apalagi bisa menganggu kedamaian bangsa. "Tapi jangan sampai mendidih. Jangan sampai menyebabkan hal negatif bagi bangsa ini," kata Wiranto.

Karena itu, dia mengimbau seluruh pihak, baik itu penyelenggara maupun partai politik, bisa mencegahnya. Dengan cara, menjalankan sesuai aturan.

"Enggak perlu panas kalau dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak yang berkaitan dengan masalah pemilu ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum, undang-undang yang berlaku," ujar dia.

Karena itu, apapun yang sudah ada, itu dijalankan dengan baik. Lantaran, bukan baru kali ini saja pemilu dilaksanakan.

"Koridornya yang sudah ada, yang sudah diatur, agar gimana pemilu berjalan aman dan sukses. Dan ini sudah kita lakukan berulang-ulang," pungkas Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gencarnya pertemuan masing-masing kubu koalisi partai politik menjelang pendaftaran capres dan wapres pada Pilpres 2019 belakangan ini mengungkap sisi lain dari koalisi.

2 dari 2 halaman

Inventarisir Potensi Masalah

Sebelumnya, Wiranto mengaku tengah mencatat sejumlah potensi masalah yang mungkin terjadi pada Pemilu 2019. Iventarisasi ini dilakukan oleh sejumlah instansi terkait.

"Kami mengundang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres. Mulai kita inventarisasi dari sekarang hambatan-hambatan apa, ancaman-ancaman apa, tentunya kita netralisasi," ucap Wiranto usai rapat koordinasi terbatas di kantornya, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Pemerintah ingin Pemilu 2019 menjadi kehormatan bagi Indonesia di mata dunia. Masyarakat internasional akan ikut memantau jalannya demokrasi dan politik di Tanah Air.

Untuk itulah, inventarisasi potensi masalah akan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, BIN, BSSN, Kemenkumham,TNI, dan Polri.

"Kita minta melaporkan dari tanggung jawab mereka masing-masing. Apakah masih ada hambatan, apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Kita juga minta BIN untuk menjelaskan ancaman-ancaman apa saja yang akan dihadapi dalam menghadapi Pemilu," Wiranto menjelaskan.

Salah satu potensi masalah yang dapat terjadi pada Pemilu 2019 adalah administrasi. Masalah ini sederhana, tapi tetap harus diantisipasi. Kemudian logistik, personel, serta prosedur dalam bekerja.

"Dari luar ada juga. Soal cyber attack, ada hastag-hastag (tagar) yang membuat suasana kebencian, ada juga sistem IT yang dicoba dibajak. Dan itu harus dihadapi," ungkap Wiranto.

Wiranto
Tokoh
Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura dan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Lihat Selengkapnya
Wiranto
Pemilu 2019
Menko Polhukam Wiranto