Tanggap Darurat Penanganan Gempa Lombok Diperpanjang 7 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Tanggap darurat dampak gempa Lombok diperpanjang selama tujuh hari ke depan. Gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter itu menyebabkan 17 orang meninggal dunia, 365 luka-luka, 8,871 jiwa mengungsi, dan 14.940 rumah rusak. Kerugian dan kerusakan ekonomi diperkirakan lebih dari Rp 324 miliar dan masih bisa bertambah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pendataan dan verifikasi rumah masih dilakukan agar bantuan perbaikan rumah dari pemerintah kepada korban gempa dapat segera disalurkan.

Sebab, lanjut dia, belum semua bantuan dapat disalurkan kepada pengungsi. Sementara itu, masa tanggap darurat berakhir pada hari ini, Sabtu (4/8/2018).

"Untuk itu, masa tanggap darurat penanganan gempa 6,4 di Lombok Timur diperpanjang selama 7 hari ke depan yaitu 5-11 Agustus 2018. Gubernur NTB telah menyetujui perpanjangan masa tanggap darurat tersebut. Begitu juga Bupati Lombok Utara dan Lombok Timur sebagai daerah yang paling terdampak parah dari gempabumi, juga akan memperpanjang masa tanggap darurat," ujar Sutopo, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, ada beberapa pertimbangan lainnya, masa tanggap darurat gempa Lombok diperpanjang. Pertama, lanjut dia, masih ada gempa susulan yang berlangsung. Ini membuat masyarakat trauma dan belum berani kembali ke rumahnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, terjadi gempa susulan sebanyak 564 kali hingga pukul 07.00 Wita pada Sabtu ini.

Kedua, masih adanya beberapa masyarakat terdampak di daerah terpencil belum tersentuh penanganan karena akses menuju lokasi yang sulit. Ketiga, masih terdapat beberapa masalah dalam penanganan pengungsi gempa Lombok seperti terbatasnya air bersih, MCK, sanitasi, permakanan, pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, dan lainnya.

"Selain itu, pengungsi mandiri yaitu pengungsi yang mendirikan tenda atau tempat pengungsian di halaman rumahnya, masih memerlukan bantuan. Keempat, perlu dilakukan penyisiran dan evakuasi di lokasi pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, BTNGR, relawan dan lainnya. Kelima, memberikan payung hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kemudahan akses, baik yang menyangkut pengerahan sumber daya manusia, keuangan, logistik, teknis dan tertib administrasi," tutur Sutopo.

Saksikan video pilihan di bawah ini: